Dompu, Jeratntb.com – Puluhan pimpinan media dan wartawan mendatangi gedung DPRD Kabupaten Dompu guna mengadukan dugaan ketidak beresan anggaran kerja sama media yang bersumber dari Anggaran Pokok Pikiran (Pokir) yang digelontorkan oleh Dewan.
Aksi protes puluhan wartawan yang tergabung dalam media Dompu, baik media cetak maupun media online ini karena merasa kecewa atas perlakuan eksekutif dalam hal ini Diskominfo Dompu yang dinilai merekayasa pembagian anggaran kerja sama publikasi media.
Ada temuan bahwa satu perusahaan media mendapatkan dua jatah pos anggaran. Tidak hanya itu, Para pewarta ini juga mengeluhkan pembagian kue pokir ini sangat tidak adil karena nominalnya diatur beragam sesuai selera eksekutif
Hal itu seperti yang disampaikan oleh Yos Sudaryo, S.E selaku korlap yang mewakili puluhan wartwan yang hadir. Selasa (20/12/2022) “ditemukan kegandaan bahkan sampai tiga nama media dalam satu perusahaan media,” terang Pimpinan Media Revolusi ini.
“Kenapa yang lain bisa overload? tidak ada teguran, terkait adanya nama ganda media khusus dari perusahaan media yang dimaksud,” tegasnya.
Hal senada dikeluhkan oleh Irhamzah, SH
“ini juga menambah kecurigaan kami sebab jatah nama ganda itu telah sampai ke telinga Dewan tapi terkesan dibiarkan, kami kuatir kejadian ini ada indikasi keterlibatan oknum Dewan,” ujarnya.
Menurutnya Irhamzah, secara umum ada dua hal yang menjadi persoalan, yakni, penggunaan anggaran daerah di dalam postur APBD untuk kerjasama media. Kemudian persoalan rasa keadilan, prinsip keadilan yang dialami oleh insan pers, terkait cara dan pola yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengkafer media untuk bermitra.
Sebab menurut data kata Irhamzah anggaran APBD untuk kerjasama media ini senilai 600 juta rupiah bercokol pada Dinas terkait atau OPD saja, seperti di sekwan, Dinas Kesehatan dan Kominfo.
Namun, Lanjut Irhamzah ini baru data kecil yang diperoleh karena bisa jadi juga ada pada dinas atau OPD lain maka untuk itu kami mendesak Legislatif agar segera membedah seluruh anggaran kerjasama media yang bersumber dari APBD, kemudian dinas mana saja yang mengelola anggaran tersebut, ujar Irham. (Jr Iphul).