Edy Muhlis : “Kedepan Pengusaha Ekspedisi Hewan Ternak Harus Penuhi Kriteria”

Bima, Jeratntb.com – Pada satu kesempatan reses DPRD Dapil I fraksi partai Golkar Muhammad Sidik, SH bersama fraksi partai Nasdem Mustakim HAR di desa Tangga kamis kemarin. Ketua fraksi partai nasdem sekaligus anggota komisi II DPRD kabupaten Bima yang membidangi bidang peternakan, Edy Muhlis, S.Sos diundang sebagai narasumber untuk mendengarkan langsung aspirasi para petani ternak di kecamatan Monta.

Edy Muhlis demi mendengarkan langsung sejumlah keluhan sekaligus keinginan masyarakat (baca berita reses DPRD dapil I) menarik satu kesimpulan bahwa di tingkat bawah, GAPEHANI harus berperan lebih luas sebagai wadah yang menaungi petani ternak. Pada tataran kebijakan pemerintahan kabupaten bima akan mengatur kembali kriteria perusahaan yang dianggap layak untuk mendapatkan hak sebagai pelaku ekspedisi.

Karena menurutnya, membaca kondisi peternak saat ini sebagai salah satu penyumbang PAD terbesar di daerah maka sangat penting bagi pemerintah menopang keberlanjutan usaha para peternak demi peningkatan taraf hidup yang lebih baik.

Pemerintah melalui pihak terkait harus memiliki cara pandang yang sama untuk merumuskan solusi tepat agar petani mendapat kemudahan dalam proses usaha sampai pada tahap pemasaran.

Berdasarkan sejumlah keluhan masyarakat petani ternak, Edy menilai aktivitas ini meski musiman namun diindikasi diproyeksikan oleh instrumen instrumen tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang permanen sehingga yang tampak justru petani dijadikan ‘sapi perahan’.

Untuk keluar dari polemik ini maka semua harus ada kejelasan peranan masing masing pihak dan harus menaungi petani ternak. Terutama Dinas peternakan, dinas perhubungan dan Gapehani tentunya.

Kedudukan masing masing pihak harus jelas dan maksimal agar usaha peternak kita menjadi usaha andalan dan penyumbang PAD terbesar bagi daerah.

Kami di komisi II dengan dasar ini cukup menjadi rujukan untuk mengundang seluruh pihak terkait, dimana petani ternak harus dibuat nyaman pada posisi produksi dan pemasaran dengan hasil yang maksimal.

“Ini harus kita kupas tuntas dan diurai dengan baik, meski tidak semudah membalikkan telapak tangan namun saya optimis dengan keseriusan pemerintah dan berbagai pihak, apa yang menjadi keluhan petani akan mampu dijawab,” tandasnya.

Anggota dewan dua periode yang tengah mempersiapkan diri menjadi caleg propinsi ini kembali menegaskan bahwa kedepan harus ada perubahan kriteria calon perusahaan yang boleh mendapatkan rekomendasi.

Kriteria yang dimaksud, boleh seperti penyertaan rekening perusahaan atau jelas modal, penguasaan pasar, dan mau siap memenuhi segala ketentuan yang tertuang dalam MoU yang dibuat nanti. (Jr)

Pos terkait