Bima, Jeratntb.com – Pada rapat Musyawarah Desa yang digelar Badan permusyawaratan desa desa kaboro kecamatan Lambitu Kabupaten Bima, Jum,at (24-02/23) dengan agenda khusus menindaklanjuti hasil verifikasi dan validasi data nama nama masyarakat yang tergolong miskin dan pra sejahtera hasil kerja tim verval yang telah di SK kan oleh kepala desa kaboro.
Hadir pada acara tersebut perwakilan camat lambitu, pendamping kecamatan lambitu, pendamping desa kaboro, kepala desa kaboro beserta jajarannya, tokoh-tokoh agama, pemuda, masyarakat, wanita desa kaboro, serta, unsur pol PP, dan pimpinan linmas desa kaboro.
Sesuai pengakuan ketua tim verval Rahmin usman, SH bahwa 28 nama masyarakat desa kaboro yang akan menerima BLT DD TA 2023 sebenarnya sudah dikirim oleh Kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dari KEMENKO PMK pusat.
Kendati demikian mengingat anggaran desa tahun ini hanya sebesar Rp. 660.408.000 (enam ratus enam pulu juta empat ratus delapan ribu rupiah) dengan ketentuan 10 porsen dari total anggaran maka hanya 18 PKM saja yang dapat direalisasikan.
Tentunya pemerintah desa dan BPD harus mengambil kebijakan untuk kembali melakukan verifikasi nama calon penerima yang paling berhak atas bantuan tersebut dengan merujuk pada 4 kriteria sesuai permendes no 8 tahun 2022 tentang perioritas penggunaan dana desa tahun 2023.
Polemik ini mendapat respon dari salah satu peserta rapat Muslim Dewanto, SH yang menilai bahwa standar ekonomi mayoritas desa Kaboro masuk kategori penerima manfaat mengingat daya beli warga Kaboro belum mencapai Rp.12.000 per harinya.
Dengan kondisi yang dihadapi, pemerintah desa bersama tim dan lembaga desa belum memutuskan sampai dilakukan verifikasi lebih mendalam, salah satu nama istri BPD yang terdaftar sudah dihapus. Hingga berita ini ditulis belum dapat dipastikan 18 PKM yang paling mendekati kriteria. (Jr Arief)