Latskar NTB Demo Kelangkaan Gas LPG, Komisi II DPRD Kota Bima M. Taufik : Akan Kami Tindaklanjuti

Kota Bima, Jeratntb.com – Lembaga Transparansi dan Kebijakan Anti Korupsi (Latskar) NTB berunjuk rasa depan Kantor DPRD Kota, senin (12/06/2023) terkait semakin langkahnya pasokan gas elpiji ukuran tiga kilo gram, dan harga tidak sesuai het.

Penanggung jawab aksi Latskar NTB Imam dan Ardiansyah meminta agar DPRD Kota Bima menjalankan fungsi kontrol sosial segera memanggil dan melakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) degan PT Pertamina bersama pihak-pihak terkait.

Tak hanya kelangkaan, gas elpiji pun dijual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) seharusnya ditetapkan Rp. 16.000 per tabung,”namun telah dijual diatas harga HET kisaran 20 sampai dengan 30 ribu yang beroperasi di wilayah Kota Bima,” beber Ardiansyah.

Pihaknya meminta agar DPRD melalui Dinas Koperindag Kota Bima melakukan sidak kepada agen dan pangkalan atas kelangkaan dan penjualan di atas jatah het.

Merespon persoala tersebut, Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan melaui Komisi II M.Taufik. H. A Karim, SH menemui massa aksi.

M. Taufik menuturkan bahwa telah melakukan Rapat Kerja (raker) dan menemui konsekuen di masing-masing dapil, dari 41 Kelurahan mengalami keluhan serupa, yakni mengenai persoalan kelangkaan gas elpiji dan harga tidak sesuai het.

“oleh karena demikian ketua DPRD melakukan koordinasi dengan para ketua komisi dan anggota,” bebernya.

Pihaknya akan segera memanggil Para OPD tekhnis, dan seluruh agen-agen yang ada di Kota Bima serta pihak pertamina, “tentunya yang mengetahui persolaan kelangkaan dari pada gas elpiji ini,” jelas M. Taufik.

Komisi II M.Taufik.H A Karim, SH menyampaikan mohon maaf kepada warga kota Bima, lebih khususnya kepada LSM yang selalu mengawal persolan ini,”Apa yang menjadi harapan dan aspirasi akan kami tindaklanjuti,” tegasnya.

Sementara, Ardiansyah menyampaikan bahwa, kebutuhan rakyat merupakan kebutuhan perut, pihaknya berharap agar tidak diundur terlalu lama.

“artinya dalam waktu 3 hari kedapan harus clear, bisa kita dahulukan rapat-rapat yang lain akan tetapi ini menyangkut aspek kebutuhan masyarakat yang perlu diprioritaskan” harapnya. (Jr Iphul).

Pos terkait