Bima, JeratNTB.com – Pasca aksi pembakaran yang dilakukan oknum warga Tolotangga terhadap gubuk milik warga Parado Wane di areal hutan tutupan negara pada hari minggu lalu yang berujung insiden saling serang antara dua desa di depan kantor camat Monta kemarin pagi, Kapolres Bima AKBP Bagus Satrio Wibowo, S.Sik bersama Dandim 1608/Bima Letkol. Inf. Bambang Kurnia Eka Putra menggagas pertemuan pra rencana rekonsiliasi (islah) yang direncanakan akan digelar jum’at (28/6-19) besok.
Acara itu digelar di musholla Polsek Monta pada hari kamis (27/6-19) yang dihadiri Wakil Bupati Bima Drs. H. Dahlan MN yang didampingi oleh Kepala Kesbangpol, Kadis DLH, Kabag SDA, dan unsur Pemdes dua desa, serta Camat Monta dan Parado. Hadir pula kepala BKPH TPMRW bersama Kasi Linghut KSDAE dan PM wilayah Bima Dompu.
Pada kesempatan itu Kapolres menyampaikan acara hari ini bertujuan untuk mewacanakan pertemuan dua desa yang sedang berselisih untuk dihadirkan dalam forum rekonsiliasi atau islah, “Untuk itu kami mengundang seluruh unsur pemerintah baik dari pemda, kecamatan dan lebih-lebih dua desa yang saat ini berselisih,” papar Bagus.
Sehingga, lanjutnya. Ketika pada pertemuan yang direncanakan besok, kita memiliki kesepahaman untuk menengahi persoalan yang dihadapi warga dua desa saat ini.
Pada saat yang sama Dandim 1608/Bima juga menegaskan agar seluruh tokoh masyarakat dua desa yang hadir hari ini dapat menjadi duta perdamaian, terutama kepala desa agar dapat bersikap netral dan adil, “Kita semua adalah pemimpin dan sebagai pemimpin tentunya kita harus mampu memberikan pandangan-pandangan obyektif dan normatif kepada yang kita pimpin, tidak tampil sebagai provokator sehingga menambah keruh suasana. Tengahi setiap persoalan yang terjadi dengan pandangan yang logis dan tidak menimbulkan emosi,” ujar Dandim.
“Jangan berusaha selesaikan masalah dengan menimbulkan masalah seperti kemarin berusaha memberikan penekanan dengan pengerahan massa, yang justru memberi kesan tantangan kepada aparat negara,” tegasnya.
Semenatara Babe (sapaan Wabup) menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah dengan tegas menetapkan seluruh kawasan hutan tutupan tidak dapat digarap dan dirusak, “Terlebih lagi di situ terdapat sumber air dan Dam yang harus tetap dijaga untuk tetap memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat itu sendiri,” tegas Babe.
Wabub juga menegaskan, pemerintah daerah untuk tahun ini telah menyiapkan anggaran khusus untuk menjaga status lahan tutupan tetap aman, “Kedepan, kita bersama TNI Polri dan Pol PP serta dinas terkait akan melakukan penertiban kawasan hutan agar tetap aman dari praktek-praktek merusak,” tandasnya.
Pertemuan yang diwarnai dengan tanya jawab serta sanggahan terutama antara utusan dua desa itu berlangung sejak pukul 13.22 wita sampai pukul 17.14 wita berlangsung aman dan lancar sampai pada kesimpulan agenda rekonsiliasi akan dilaksanakan besok usai sholat jumat di Mapolres Bima dengan menghadirkan sebanyak mungkin masyarakat dua desa.
[jr]
