Bima, JeratNTB.com – Seperti yang dijabarkan kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura (Dispertapa) kabupaten Bima melalui Kasi Perbenihan Mulyadin, S.Pt pada pertemuan dengan petani dan pengecer di kantor BPP Monta Rabu (9/1-19), pemerintah dan dinas terkait memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan kontrol penyaluran pupuk bersubsidi.
Dikatakan Mulyadin sekitar 24 porsen pupuk subsidi untuk kabupaten bima yang tidak mampu dipenuhi oleh pemerintah pusat untuk tahun 2019, “Dari jumlah ini dinas pertanian menghitung alokasi setiap wilayah, untuk kecamatan Monta sebanyak 2.209 ton jika merujuk pada RDKK masih kekurangan sekitar 600 ton, namun hal itu tidak harus menjadi kerisauan karena pemerintah kabupaten tidak akan tinggal diam, ini baru tahap awal pendistribusian, akan ada upaya untuk realokasi baik antar daerah maupun antar kecamatan,” paparnya.
Pemerintah dalam hal ini dinas pertanian hanya berpedoman pada surat edaran bupati Nomor 660/001/06.13/2018, “Surat edaran ini telah menjabarkan dan berpedoman pada SK Menteri pertanian RI, Wilayah kebijakan Distributor dengan pengecer bukan ranah kami, kami hanya merujuk pada amanat SE dan tidak boleh keluar dari itu,” sebutnya.
Sementara di kantornya Kepala UPT Pertanian Monta H Salahudin, S.Pt menegaskan untuk ketat mengawasi proses penyaluran pupuk di wilayah kerjanya, “Hasil keputusan pada pertemuan tadi telah disepakati penyaluran pupuk ini berdasarkan HET yang tertuang dalam surat edaran Bupati Bima, dan kami akan konsisten terhadap keputusan tersebut,” katanya.
Untuk mengontrol ini pihaknya dalam waktu dekat akan menjadwalkan sosialisasi menyeluruh, “Unsur penting yang kita sertakan pada kegiatan itu adalah distributor dan pengecer, selain unsur KP3,” ujarnya.
Salahudin mengatakan, petani juga disarankan untuk tidak mengandalkan pupuk urea saja, “Tanaman tidak akan memiliki produktifitas jika hanya mengandalkan pupuk urea saja, sehingga petani disarankan untuk menggunakan pupuk berimbang,” pungkasnya. [jr]
