Bima, jeratntb.com – Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) menggelar aksi demo di perempatan jalan raya Talabiu kecamatan Woha Senin (07/19). Akibatnya ruas jalan propinsi NTB yang menghubungkan bima -mataram terganggu dan macet.
Aksi tersebut dilakukan untuk menagih janji Pemda kabupaten bima pada tahun 2016, Meminta kepada DPRD dan Pemda menetapkan PERDA tenteng standarisasi harga garam Rp. 500/kg, Meminta kepada pemerintah daerah supaya hadirkan investor di daerah kabupaten bima, terakhir mereka mendesak pemerintah daerah supaya menindak lanjuti dengan serius terkait garam rakyat.
Massa aksi menilai pemerintah belum pro terhadap petani garam, karena nasib petani garam masih terpuruk. Untuk itu petani garam membutuhkan tangan pemerintah untuk menopang peningkatan kesejahteraan petani.
Koordinator Lapangan, Arifrahman Hakim meminta kepeda Pemda kabupaten bima agar seriu menanggapi tuntutan para petani “karena persoalan rakyat petani tentu akan menyelamatkan segi kesenjangan sosial” Jelasnya.
Tak lama kemudian Kepala dinas Perikanan dan kelautankabupaten Bima Ir. Hj. Nurma menemui massa aksi dan menjelaskan bahwa regulasi garam ini sedang diproses dan dibahas di kementrian pusat. “Bukan berarti tidak akan dipenuhi tapi dalam masa proses dan harus kita sadari, karena semua tupoksinya mulai dari pusat sehingga bisa kita gambarkan di tingkat daerah,” jelas kepala dinas.
Nurma berharap kerja sama dan kesabaran masyarakat, “Yakin, Saya akan berpihak kepada petani garam dan apa bila 2020 nanti belum juga terpenuhi saya siap dicopot” tegasnya.
Ketua HMPG Indra Supian menaggapi bahwa sebagai petani garam belum merasa puas dengan hadirnya kepala dinas dan kelautan karena sampai sekarang Bupati belum menanggapi tuntutan para petani garam, “Ini sudah sekian lama dan dan sekian kali memberikan keterangan kapada masyarakat namun sampai sekarang belum terealisasi dengan baik,” ketus Indra.
Indra menambahkan “Janji pemerintah daerah sejak 2016 lalu dan terakhir pada momen hari tani nasional, bahwa Pemda janji akan menetapkan harga garam, hadirkan investor dan tolak garam impor, namun hingga sekarang itu tidak terealisasi,” ujarnya. “Harapan kami sekiranya pemerintah akan menggapi dengan serius, jangan ada aksi baru ditanggapi kemudian tidak ada realisasi lagi” Terangnya. [jr 4]
