Dompu, Jeratntb.com – Menyertakan masyarakar untuk ikut berpartisipasi mengawal dan mengawasi proses tahapan pilkada, Bawaslu Kabupaten Dompu sedang merancang terbentuknya kampung pengawasan di setiap desa dan kecamatan.
Dengan adanya kampung pengawasan ini diharapkan dapat meminimalisir dugaan pelanggaran, misalnya politik uang, yang mungkin menjadi salah satu tantangan setiap proses pemilihan, sekalipun ini sulit dihilangkan namun dengan adanya kampung pengawasan ini dapat meminimalisir dan memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan ketua Bawaslu kabupaten Dompu Drs. Irwan beberapa waktu lalu. “Karena yang memberi dan yang menerima itu sama-sama tidak benar,” ujarnya.
Banyak peristiwa di beberapa titik yang telah menjadi atensi pihak Bawaslu. “Untuk itu, tidak semua desa kami bentuk, kami melihat kampung berdasarkan catatan tingkat kerawanan. Karena beberapa tahapan pemilu kerap terjadi money politik, persoalan DPT yang tidak terselesaikan, dan lain-lain,” imbuhnya.
Cara kerja kampung pengawasan ini tetap berpijak pada ketentuan pengawasan. “Selain berperan memotivasi masyarakat untuk sukseskan tahapan pemilu, juga membantu Bawaslu dalam pengawasan dan pelaporan. Tentunya laporan ini akan dianalisa di tingkat Bawaslu apakah memenuhi unsur moril atau materil untuk mendapatkan tindakan sesuai dengan aturan perundang-undangan,” tegas Irwan.
Untuk personil Kampung Pengawasan ini pihak Bawaslu sedang menggodok rencana kerjanya. “Eksennya insya Allah kita siapkan untuk tahapan pemilihan Bupati dan Wakit Bupati. Dari proses awal perekrutan, 10 orang berhasil lulus seleksi tingkat provinsi dari 33 orang hasil seleksi kami,” ujarnya.
Hasil ini kemudian akan dikoneksikan dengan koordinasi ke BPMPD, Camat kemudian turun ke desa-desa.
Irwan berharap selain desain yang diupayakan pihak penyelenggara. “Tentunya kesadaran masyarakat paling utama dalam ikut mensukseskan setiap tahapan sehingga menciptakan pemilu yang aman, sukses dan berkualitas,” harapnya. (Jr Ipul)
