Suharlin, S.Sos
Pimpinan Redaksi PT Media Jerat NTB
Sebenarnya menjaga hutan tidak dijarah sangat mudah.
Salah satunya dengan tim terpadu.
Dan yang paling penting adalah mengalihkan konsentrasi masyarakat.
Ini kerap saya sampaikan sejak tahun 2004 bahwa jika ingin hutan tetap utuh maka intervensi kebijakan anggaran pemerintah daerah harus berpihak pada kepentingan ekonomi masyarakat.
Buktinya sekarang sebenarnya mulai nampak, meskipun ini baru sebagian kecil tapi wajib menjadi salah satu bahan pembanding dan evaluasi.
Ambil contoh, praktek jarah hutan yang dilakukan warga desa Tangga sampai tahun 2018 sangat masiv. Namun sejak program KUR yang diluncurkan pemda melalui kerjasama BNI, warga yang sebelumnya ngotot merambah hutan tutupan telah banyak masuk dalam program KUR sehingga tahun ini tidak lebih dari 10 orang saja yang masih masuk hutan karena belum terkafer dalam program.
Harusnya hal ini tetap menjadi prioritas dan terus dikawal sebagai program unggulan pemerintah daerah kabupaten Bima untuk dicontoh daerah lain seperti Dompu.
Bukan hanya di desa Tangga, semangat masyarakat sekarang pada segi usaha penggemukan sapi telah merasuki lebih dari 60 porsen petani kecamatan Monta, karena selain mudah juga usaha ini menjanjikan keuntungan yang sangat besar dengan peluang pasar luar daerah.
Selain ekonomi masyarakat semakin membaik, juga retribusi untuk Pendapatan Asli Daerah akan semakin naik bagi APBD.
Persoalan baru muncul, isu pembatasan kuota pengiriman ke luar daerah telah sampai ke telinga petani sehingga ini menimbulkan kepanikan massal di kalangan petani.
Pemerintah daerah dituntut untuk segera mengambil sikap yang bijak dan berpihak pada petani.
Saya kuatir, jika geliat kemajuan ekonomi ini tidak segera diperjuangkan maka mimpi untuk peningkatan ekonomi dan PAD akan sirna, masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada pemerintah, bahkan dapat mempengaruhi stabilitas daerah, pengangguran semakin banyak, hutan akan kembali dijadikan tumpuan.
Secara politik, mayoritas petani ternak ini akan menilai pemerintah saat ini tidak pro rakyat. Jika demikian, baik Gubernur maupun Bupati akan kehilangan simpati.*)
