Bima, Jeratntb.com – Keluhan petani terkait kelangkaan dan harga pupuk hampir terjadi setiap musim tanam. Teriakan petani melalui aksi protes bahkan berujung boikot jalan dan aksi sandra truk angkutan pupuk.
Selain persolan kebutuhan petani di luar RDKK yang memaksa mendapat jatah subsidi, rupanya disinyalir ada permainan ‘nakal’ oknum Distributor.
Sejumlah pengecer menyampaikan kepada media ini bahwa kelangkaan akibat mahalnya harga pupuk disebabkan juga oleh ulah oknum Distributor yang memaksa pengecer untuk membeli pupuk non subsidi.
Distributor CV Rahmawati disebut-sebut terlibat praktek ini setiap kali pendistribusian, pengecer dipaksa sisipkan minimal 1 ton non subsidi setiap 10 ton subsidi.
Hal itu disampaikan salah satu pengecer kepada Jerat NTB kamis (9/1-20) siang hari ini. “Setiap 10 ton jatah subsidi, kami diminta juga membeli non subsidi,” ucap pengecer yang tidak ingin disebut namanya.
Selama ini kata dia. “Saya biasanya telpon Aji (H Ibrahim distributor -red), saat itu ditanya berapa non subsidi yang diangkut. Ketika acc jatah subsidi dan non subsidi maka kami akan dilayani maksimal,” ujarnya.
Transaksi ini telah berjalan lama dialami hampir semua pengecer. “Bahkan pernah dipaksa menjual pupuk dari PT Petro Kimia seperti Trobio. Padahal pupuk subsidi ini milik PT Pupuk Kaltim,” paparnya.
Kesimpulanya, seperti apapun prosedur penyaluran untuk penyaluran pupuk ini seperti RDKK Elekteonik yang dimaksud, tapi jika pupuk subsidi diharuskan menjual paketan dengan non subsidi maka tetap saja keluhan harga dan kelangkaan ini tidak akan berakhir.
Menanggapi ini direktir CV Rahmawati H Ibrahim dikonfirmasi via WhatsApp mengatakan bahwa saat ini tidak ada kelangkaan pupuk, karena terbentur prosedur saja dan sejak kemarin sore kami telah salurkan di wilayah yang direkomendasikan dinas karena input RDKK telah selesai seperti kecamatan Bolo, Madapangga, Donggo dan Soromandi. “Kecamatan lain kami belum terima RDKK,” paparnya.
“Untuk menjual pupuk paketan itu kami tidak dianjurkan, hanya PT Pupuk Kaltim menganjurkan kepada kami untuk menyediakan masing masing 500 Kg pada setiap kios untuk nonsubsidi Urea dan NPK,” tandasnya.
Ibrahim menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan tindakan yang mengakibatkan pupuk langka. “Apalagi disebut ‘nakal’ tanpa ada bukti yang jelas, jadi kami minta teman-teman media bijak menyikapinya,” tegasnya. (Jr)
