Bima, JeratNTB – Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS bantuan pemerintah diduga dijadikan alat politik oleh oknum di Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bima.
Pasalnya, di tengah beredarnya informasi pencairan program ini justru sebahagian warga yang diusulkan lebih awal justru belum peroleh bantuan bahkan terkesan informasi ini ditutupi.
Oknum Dinas diduga kuat terlibat, demikian dikatakan AD (inisial) warga Tonggorisa kecamatan Palibelo, “Informasi yang kami peroleh Program PBI telah dicairkan namun ada kesan sengaja ditutupi oleh pihak Dinas,” tandasnya Kamis (7/2-19).
Dugaan ada aroma kepentingan politik dalam program ini menyusul sikap kesan pilih kasih yang diterapkan pihak dinas, “Yang baru diusulkan sudah menerima bantuan sementara nama-nama warga yang saya usulkan sejak tahun kemarin belum dicairkan dan tidak ada informasi untuk menjelaskan kondisi ini,” ketus Ad.
Ia menduga oknum dinas dimanfaatkan oleh oknum caleg, “Ini ada kaitannya dengan Pileg 2019 dan oknum caleg sengaja menunggangi program ini untuk menarik suara,” ketusnya.
Ad berharap agar pemerintah daerah kabupaten bima segera melakukan penyelidikan atas dugaan ini sebagai bentuk pembinaan ASN jajaran dinas sosial.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima Salahuddin SH, M.Si, yang dikonfirmasi membantah adanya oknum yang sengaja masuk menunggangi program, “Karena kebetulan tahun ini adalah tahun politik, sehingga semua dikaitkan dengan unsur politik, tapi bukan berarti harus menjastifikasi bahwa pembagian JKN atau BPJS bantuan pemerintah itu dimanfaatkan untuk politik,” tangan salahuddin di ruangan kerjanya kemarin.
Tentang ada warga yang belum dicairkan, ia berharap untuk bersabar sembari menunggu anggaran, “Kita di sini tidak bisa berbuat lebih dari itu mengingat anggaran yang memang terbatas, tapi yang jelas semua nama tetap kita input, sabar saja dulu,” harapnya.
(Jr-02)
