Dompu, Jeratntb.com – Media merupakan salah satu elemen yang memiliki peranan penting dalam publikasi informasi agenda kegiatan serta tahapan pelaksanaan agenda kegiatan baik yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintahan, Lembaga Kemasyarakatan terlebih lagi proses Pemilihan Umum.
Seperti pada tahun 2020 ini, kita dihadapkan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Periode 2020 – 2025. Dengan demikian, perlulah kiranya informasi tahapan pelaksanaan oleh pihak penyelenggara dipublikasikan, demi kelancaran dan kenyamanan.
Namun di wilayah kabupaten Dompu hal itu sepertinya tidak bisa terlaksana, sebab Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kabupaten Dompu Drs. Arifuddin ketika diwawancai oleh beberapa awak media pada saat proses penerimaan pendaftaran dan seleksi calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di kantor KPUD beberapa bulan lalu menyampaikan bahwa anggaran kerja sama untuk Media pada pesta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di wilayah kabupaten Dompu tidak tersedia dikarenakan minimnya anggaran. “Anggaran hanya cukup untuk Jumpa Pers saja (Red) dengan besar angaran Rp. 250.000/media dan Itupun ada pengecualiannya yakni hanya untuk media-media yang biasa ada di kantor KPUD saja”.
Hal itu ditanggapi oleh Ketua KNPI Kabupaten Dompu Syafrudiin, S.Pdi., ketika diwawancarai oleh awak media di Taman Dompu. Kamis (6/2-20).
Ia menjelaskan bahwa dengan adanya media sebenarnya justru sangat membantu proses Pilkada atau tingkat partisipasi masyarakat. Sebab, masyarakat pada umumnya lebih mengetahui informasi lewat media. Baik itu media online, cetak atau media elektronik lainnya”.
Salah satu contoh, ungkapnya, ketika dalam tahapan-tahapan Pilkada mendatang seperti mekanisme dalam memberikan hak suara, kemudian ketika ada kendala dilapangan lalu apa yang harus dilakukan. ” Oleh karena itu KPUD harusnya melibatkan teman-teman media sebagai media sosialisasi untuk segala kegiatan-kegiatan tersebut”.
Ketika sosialisasi diselenggarakan dengan tidak baik sehingga menimbulkan banyak persoalan yang akan terjadi. jangan heran ketika KPUD Kabupaten Dompu yang sekarang dianggap tidak berhasil seperti KPUD atau Komisioner-Komisioner sebelumnya. Tuturnya.
Semisalalnya KPUD Kabupaten Dompu minim melalukan sosialisasi lewat media sosial atau dibuat seformal mungkin. Maka, itu yang mengetahuinya terbatas dan hanya orang-orang tertentu saja. “Sehingga efeknya nanti untuk tahapan-tahapan pilkada yang akan berjalan tidak tersosialosasi masif dimasyarakat sehingga timbul informasi-indnformasi yang tidak benar terhadap publik”.
Kalau kesannya terknedala minimnya anggaran untuk pelaksanaan Pilkada diwilayah Kabupaten Dompu, Lalu yang menjadi pertanyaan adalah yang mengalokasikan anggaran ini siapa?. Kalau yang mengalokasikan anggaran ini adalah komusioner atau orang-orang dari KPUD itu sendiri tentu ada yang keliru. Artinya jangan dibuat anggaran sosialisasi atau kerjasama dengan media itu sedikit atau minim, “Apa lagi sampai mengatakan tidak ada” terangnya,
Safruddin mengatakan kalau anggaran untuk tahap Pilkada ini sangatlah minim, lantas gelembungannya dimana? Sedangakan ditahun-tahun sebelumnya tidak ada keluhan seperti ini. “Misalnya ada anggaran yang dipangkas dalam bagian tertentu jelas ada penggelembungan pada bagian yang lain”.
Ia menambahkan bahwa ditahun sebelumnya suksesnya dengan anggaran kurang lebih 10 miliar dan sekarang bisa lebih dari itu. Sebap, dari tahun 2014 lalu sukses penyelenggaraan pilkada dengan distribusi anggaran yang bagus termasuk juga kerja sama dengan media.
Kalau dikatakan tidak ada kerjasama dengan media terkendala minim anggaran dengan kerja sama lentas kelebihannya kemana, “Sedangkan kegiatan atau sosialisasi yang diadakan hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya” Paparnya,
“Itu yang harus dicari tau. Kalau tidak ada anggaran kerja sama dengan media harus ada kegitan yang lebih baik lagi dipos anggaran yang lain” Tegasnya,
Media merupakan pilar ke 4 demokrasi, kalau media ataupun kebebasan pers tidak ada yang pasti susah kita berbicara tentang demokrasi, susah kita berbicara transparansi. Malah akan berdampak buruk bagi demokarasi di negara kita ini “Sebab penyelenggaran pilkada sebelunya itu sukses karena salah satu aitemnya kerja sama dengan media, artinya media tidak bisa kita nafsikan”.
Di tempat yang sama pula persoalan ini menimbul reaksi dari Direktur LSM Lembaga Rakyat (Lera) Supriyadin. SE menyampaikan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPUD memang harus melibatkan banyak unsur termasuk media. kerena memang sosialosasi atau pun kegiatan yang dilaksanakan oleh KPUD sendiri harus berdampak secara menyeluruh bukan hanya sebelah pihak saja karena ini adalah demi kepentikan masyarakat secara umum.
Maka pelsoalan pilkada atau tingkat partisipasi masyarakat akan pincang kalau tidak melibatkan teman-teman media.
Kalau membahas masalah sosialisasi pasti menjadi kendala karena anggaran. Akan tetapi media merupakan mitra tempat sosialisasi yang yang paling cepat dan efektiv. Karena generasi kita ini adalah generasi milinea. “Kalau melakukan sosialisasi terbatas harus melibatkan berbagai elemen kalau tidak akan berdampak buruk karena yang pasti hanya segelintir orang saja dan masyarakat tidak mungkin mengakses informasi”. Terang Supriadin.
Sampai berita ini diangkat media ini berupaya menemui Ketua KPUD namun tidak ada di tempat. (Iphul)
