Bima, Jeratntb.com – Krisis global yang berdampak pada macetnya perputaran ekonomi global memberikan dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat kita. Berbagi kebijakan pun diambil dengan sangat cepat oleh pemerintah pembatasan pada aktifitas warga.
Pemberian BLT dan yang paling fantastis adalah pemotongan DAK untuk semua Provinsi. Kab Kota dan Desa. Namun menurut Umar, SH Kades Nanga Wera kecamatan Wera Kabupaten Bima, ada hal yang lebih janggal dan Aneh yakni anggaran untuk Pilkada tidak dipangkas sepeserpun.
Umar ditemui (18/05/20) menilai semua Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dipaksa dipotong oleh pemerintah pusat dengan alasan untuk menangani krisis yang sedang melanda bangsa, semua aktifitas sosial dan ekonomi dibatasi bahkan macet total.
“Dua hal diatas adalah upaya serius pemerintah dalam mengahadapi krisis, tapi kok PILKADA malah dihelat di tengah krisis yang melanda kita saat ini,” ujarnya.
Padahal menurut Umar, dana Pilkada masing-masing daerah mencapai angka 50 Milyar. “Pertanyaanya, kenapa tidak dipotong dan konyolnya lagi kenapa Pilkada harus dilakukan dalam kondisi bangsa seperti sekarang ini,” ketusnya.
“Kalkulasi saya sederhana, 50 Milyar x 280 kabupaten kota yang akan melaksanakan Pilkada maka setidaknya14 Triliun yang akan diabiskan,” ketusnya.
Rasanya krisis ini hanya menimpa rakyat kecil saja tapi ini pesta bagi para elit yang ingin menguasai bisnis Pilkada
Bapak Presiden yang saya banggakan, usulan saya Sebagai Kepala Desa sebaiknya Pilkada diundur saja sampai 2022, hingga krisis ini mereda. Agar dana itu dapat dimanfaatkan untuk stimulan bagi Desa untuk memutar roda ekonomi masyarakat.
“Pilkada ngak penting Pak Presiden, yang terpenting sekarang bagaimana membebaskan rakyat dari kelaparan dan membuka lapangan pekerjaan,” harapnya. (Jr Sidon).
