Bima, Jeratntb.com – Puluhan mahasiswa Kecamatan Palibelo, menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor camat Palibelo Kamis, (18/6/20) Pagi tadi.
Aksi yang melibatkan perwakilan mahasiswa seluruh desa Se – Kecamatan Palibelo ini, menuntut kepada pemerintahan Palibelo untuk menghadirkan mobil Damkar di Palibelo.
Muhammad Ramadhan sebagai Korlap 1 dalam penyampaiannya, menuntut kepada Camat Palibelo agar segera menghadirkan Damkar untuk kecamatan Palibelo karena kata dia, setiap tahun musibah kebakaran rentan terjadi, terutama tahun 2019 kemarin ada 20 rumah di Desa Ntonggu hangus terbakar.
“Karena tidak ada Damkar di Palibelo puluhan rumah kemarin hangus terbakar rata dengan tanah,” Ujar Bule sapaan akrabnya.
Ia juga menuding, pemerintah daerah telah menganak tirikan kecamatan Palibelo, “Kecamatan Belo telah diberikan Damkar sementara Palibelo tidak, ada apa ini,” Tanya dia.
Senada dengan Awan Dermawan, menuding camat dan Sekcam Palibelo apatis dengan persoalan Palibelo, sudah bertahun tahun mahasiswa dan Pemuda Palibelo meminta, namun tidak pernah diindahkan pemerintah kecamatan.
Selain itu, Awan juga menuntut agar transparan mengenai anggaran Covid 19 sesuai dengan perintah undang-undang KIP No 14 Tahun 2014 jangan sampai ada Indikasi KKN.
“Bantuan Covid 19 itu untuk rakyat bukan untuk Birokasi,” Ujar kader IMM Mataram ini.
Ia juga menyinggung kepada Camat Palibelo agar memanggil Kepala UPT Pertanian Palibelo untuk dimintai tanggung jawab mengenai pengecer pengecer nakal.
“Saya juga meminta kepada Camat dan Sekcam Palibelo agar mencabut semua ijin pengecer di Palibelo,” ujar dia.
Aksi tersebut tidak berlangsung lama karena Camat beserta Sekcam Palibelo langsung memberikan tanggapan mengenai tuntutan Masa aksi tersebut.
Camat Palibelo Drs. Darwis di hadapan masa aksi berjanji untuk Kordinasi dengan Bupati dan Wakil Bupati untuk menghadirkan mobil Damkar di Palibelo.
“Saya sangat peduli dengan Masyarakat Palibelo namun untuk mobil Damkar ini otoritasnya Bupati dan wakil Bupati Bima,” ujar camat.
Demikian juga soal anggaran Covid 19, kapasitas camat hanya sebatas koordinasi. “Setiap pendistribusian anggaran Covid 19 saya berserta TNI, Polisi tetap turun ke lokasi untuk mengawasi secara langsung, saya lakukan ini demi mengawasi anggaran Covid 19 supaya tidak ada yang berani memotong anggaran Covid 19 itu,” jelas dia. (Jr-Ages)
