Diskriminasi Pelayanan, Kantor KUA Parado Dilempari Warga

Bima, Jeratntb.com – Pukul 10 pagi tadi, seorang oknum pemuda melakukan aksi pelemparan benda keras terhadap Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parado yang berlokasi di desa Kuta (30/09/2020). Aksi tersebut memancing kepanikan masyarakat yang sedang melangsungkan akad nikah dalam aula kantor sehingga dipahami tindakan tersebut bentuk penyerangan oleh oknum dari desa setempat dan upaya pembubaran kegiatan yang sakral.

Akibatnya keluarga dan kerabat dari yang berhajat mengamuk dan mencari pelaku penyerangan. Di lokasi kejadian suasana sempat panas karena pelaku tidak kunjung muncul akibatnya, puhak keluarga melampiaskan amarahnya demgan merusak kursi persiapan resepsi yang berlokasi tepat di samping kantor KUA kemudian cekcok, namun hal itu tidak berlangsung lama dan dapat diatasi oleh pihak kepolisian dengan bantuan masyarakat sekitar.

Berdasarkan keterangan warga sekitar tempat kejadian bahwa aksi tersebut merupakan wujud rasa kecewa terhadap keputusan kepala KUA H. Darwis SH yang tidak ada pemerataan pelayanan terhadap masyarakat yang ingin melaksanakan akad nikah dalam aula kantor sehingga ada aksi demikian pada momen yang tidak tepat.

Pasalnya, selasa kemarin, salah satu warga desa Kuta yang hendak melaksanakan akad nikah di dalam aula kantor lantaran tidak cukup biaya untuk sewa di tempat lain dilarang keras oleh kepala KUA dengan alasan menindak lanjuti surat larangan dari pemerintah karena musim pandemi sehingga keluarga yang punya acara melaksanakan akad nikah di tempat lain dan mengeluarkan biaya pribadi sebesar Rp 600 ribu.

Menurut pengakuan warga setempat, pernyataan janggal sempat dilontarkan oleh kepala KUA kepada keluarga yang punya acara selasa kemarin “masa tidak ada uang mahar untuk biaya sewa tempat lain”.

Terkait keberadaan surat larangan sebagaimana yang diindahkan oleh kepala KUA itu tidak dibenarkan adanya. Sebagaimana yang diungkap salah satu pegawai “sepanjang yang saya ketahui surat itu tidak ada, jikapun ada tunjukan pada masyarakat”. Demikian juga pengakuan dari pegawai yang lain bahwa surat itu tidak benar adanya karena sebelumnya akad tetap dilaksanakan dalam aula kantor namun tetap mematuhi protokol kesehatan.

Menurut sejumlah tokoh yang ada di lokasi kejadian bahwa konflik yang terjadi berdasarkan kesalahpahaman, sedangkan masalah yang ada bersumber dari kantor KUA. Untuk itu, kepala desa Parado Rato M. Saleh Ibrahim dengan kepala desa Kuta Nasrullah sepakat untuk mengusulkan mutasi kepala KUA. Untuk menindak lanjuti rencana mutasi, kepala desa Parado Rato telah mengeluarkan surat resmi yang akan ditanda tangani oleh kepala desa dan BPD lima gabungan dan akan ditujukan kepada Departemen Agama Kabupaten Bima.

Selain itu, atas insiden yang menyebabkan potensi konflik besar dan berkelanjutan antara desa Kuta dengan Parado Rato Nasrullah dengan ketegasannya dan berbagai pertimbangan ingin menghentikan sementara operasional kantor yang berlokasi di wilayah kuasanya.

Sampai berita ini diturunkan, Kepala KUA yang kami hubungi karena tidak masuk kantor untuk diminta keterangan nihil.

Kaitan dengan pelaku aksi pelemparan, pihak kepolisian tidak butuh waktu yang lama untuk mengantongi identitas dan mengamankannya. Untuk menindak lanjuti konflik tersebut kedua kepala desa memilih langkah terpuji untuk menyelesaikan konflik ketimbang mengambil langkah hukum. Nasrullah “membawa masalah ini ke ranah hukum bukan langkah tepat dan tidak menyelesaikan masalah justru akan butuh waktu untuk mencari kepastian hukum antara yang benar dengan yang salah”.

Penyelesaian masalah dilakukan di kantor kepolisian sektor Parado, pelaku dengan meminta maaf secara terbuka di depan perwakilan keluarga yang merasa tersinggung dengan disaksikan kedua kepala desa serta kapolsek Parado kemudian dilanjutkan penandatanganan surat perjanjian untuk menjaga keamanan. Untuk itu, kapolsek Parado Syahruddin berterima kasih kepada semua pihak yang telah menyelesaikan konflik ketimbang saling melapor. (Jr Irwan)

Pos terkait