Bima, Jeratntb.com – Sejumlah masyarakat desa parado wane 19/10/2020 datangi kantor desa setempat mengamuk dan merusak sejumlah fasilitas kantor. Aksi tersebut diduga dipicu kebijakan kepala desa yang dinilai tidak adil dalam memilih masyarakat calon penerima bantuan UMKM lewat dinas koperasi kabupaten bima.
Rabu sebelumnya mereka mendatangi secara baik-baik pemerintah desa setempat untuk mengklarifikasi sejumlah enam nama yang ditemukan dalam data dianggap janggal termasuk orang dekatnya kepala desa.
Syarifuddin salah satu masyarakat yang ikut protes, pada pertemuan itu kepala desa mengaku tidak mengetahui siapa yang mengusul nama yang dimaksud namun pada pertemuan berikutnya baru ia mengakui nama itu usulannya dan salah satu nama itu adalah istrinya sendiri.
Berdasarkan data yang mereka ambil dari dinas koperasi kabupaten bima, sejumlah 141 nama yang diusulkan terdapat identitas yang tidak layak menerima bantuan karena mereka bukan pengusaha mikro atau kecil.
Dari sekian banyak nama yang diusulkan hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan termasuk istri kades sendiri yang dinilai tidak memiliki usaha dan satu lainnya sama tidak punya usaha. Hal demikian menurut mereka tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang memandang semua masyarakat sama dan rata dalam pelayanan. Akibatnya, kaca depan kantor desa serta kursi dalam kantor menjadi sasaran luapan emosi masyarakat.
Kepala desa yang ditemui di kantor camat parado 21/10/2020 membenarkan nama yang dipermasalahkan itu merupakan usulannya yakni 141 orang. Namun ia tidak memiliki wewenang untuk memutuskan nama siapa yang akan menerima, menurutnya ia hanya sekedar mengusulkan nama masyarakat sebagai calon penerima.
“Saya hanya sekedar mengusulkan nama calon penerima, untuk memutuskan siapa yang akan menerima hanya orang-orang di pusat berdasarkan data yang dikirim oleh dinas koperasi,”
Lebih lanjut kades menjelaskan bahwa sejumlah nama yang keluar baru tahap pertama, untuk nama-nama lain masih ada tahap berikutnya. “Harusnya nama awal yang keluar ini tidak perlu dipermasalahkan karena ini baru tahap pertama dan masih ada tahap berikutnya”
Atas kejadian yang merusak fasilitas umum, tuduhan tanpa bukti dan mengganggu psikisnya, kepala desa tidak tinggal diam. Ia akan membawa kasus tersebut ke pihak kepolisian “saya diintimidasi dipaksa mengakui kesalahan. Sampai sekarang saya masih syok sehingga pelayanan kami hentikan di kantor dan melayani di rumah masing-masing kaur”.
Selain terdapat sejumlah nama dalam desa yang dianggap tidak layak menerimanya ada pula temuan nama orang diluar desa menggunakan alamat parado wane. Sejumlah identitas yang menggunakan alamat parado wane menyeret Rita Handawati S.Pd, M.Pd dan pencairan itu ditanda tangani oleh kepala desa.
Pada kasus tersebut sejumlah nama masyarakat parado rato, kanca dan kuta masuk dalam data pencairan untuk masyarakat parado wane. Menurut Syarifuddin hal itu sama halnya merampas hak masyarakat parado wane dengan cara menumpang alamat. “Cara seperti itukan pemalsuan data”.
Sebelumnya, Rita Handawati diklarifikasi 20/10/2020 di kediamannya desa parado wane membantah “Itu bukan manipulasi data”. Menurutnya ia hanya mengusulkan nama sesuai kapasitasnya sebagai ketua koperasi wanita kartini Parado. Awalnya ia diinstruksikan oleh dinas koperasi agar mengusulkan nama anggota untuk calon penerima dan diusulkan sejumlah 20 orang.
Pada saat pencairan menurutnya suatu kebetulan ada nama 6 orang dari desa parado wane yang tidak dipisah oleh dinas antara nama anggota usulan kopwan kartini dan usulan kades parado wane. “itu cuma kebetulan, kalau disengaja itu tidak mungkin”.
Hal itu tetap tidak dipercaya oleh masyarakat dan akan menyerahkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Menurut anggota BPD setempat syamsudin S.Sos kasus tersebut akan dilaporkan ke pihak kepolisian bersama dengan kasus jembatan ekonomi yang dikerjakan oleh kepala desa yang anggarannya tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB). Sedangkan menurut Syarifudin: sabtu nanti kami akan melapor sampai ke polres bima. (Jr Irwan)
