Bima, jeratntb.com- Beberapa bulan terakhir, gas LPG 3kg menjadi isu hangat. Ini disebabkan karena kelangkaan yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Bima.
Ironisnya, masyarakat tidak hanya dihadapkan pada kelangkaan namun juga harga gas LPG 3Kg di pangkalan sangat mahal dan dijual di atas ketentuan HET (Harga Eceran Tertinggi) dengan nominal Rp 25.000-35.000.
Menyikapi persoalan tersebut, Che Anhar selaku Kabid Riset HMI MPO Cabang Kabupaten Bima mendesak Disperindag segera memanggil dan mengevaluasi Pertamina, Distributor dan pangkalan nakal. Karena menjual LPG 3 kg di atas HET. Tingginya harga eceran LPG 3 kg sudah melanggar aturan dan meresahkan masyarakat.
Anhar menilai Disperindag belum melakukan upaya tindaklanjut terkait kondisi lapangan yang sedang kisruh di tengah masyarakat. Keresahan masyarakat juga muncul di media-media sosial bahkan memicu aksi pemblokiran jalan sebagai bentuk protes terhadap kelangkaan gas LPG 3Kg.
“Kami menilai Disperindag dan pemerintah daerah Kabupaten Bima melakukan pembiaraan terkait problem Pendistribusian dan harga LPG yang mecekik rakyat,” ungkapnya, Senin, (14/07/25) pagi tadi.
Menurut diq, adanya kebijakan dan respon cepat Pemerintah merupakan titik sentral dalam membangun daerah dengan berorientasi pada kebijakan sosial dan kultural khususnya dalam mendistribusikan keadilan.
“Kelangkaan LPG menjadi dasar dari kebobrokan kebijakan dan wujud tidak adanya Responsif dari pemerintah daerah,” tuturnya.
Dikatakannya, gas LPG 3 kg merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat, sampai sekarang terjadi krisis kelangkaan dan kenaikan harga di berbagai wilayah menjadi salah satu akibat kebobrokan pengawasan pemerintah Kabupaten Bima dalam menghasilkan keadilan bagi masyarakat. Hal ini disebabkan juga karena tidak adanya pemantauan secara masif dari pemerintah daerah. Bahkan persoalan ini kerap terjadi di agen-agen pangkalan yang menjual di atas HET.
“Apalagi banyak kios-kios tidak memiliki izin menjui dengan harga yang lebih tinggi mulai harga Rp 35.000 sampai Rp 45.000,” ungkapnya.
Ia mendorong agar Pengawasan dan penindakan harus menjadi prioritas dalam menuntaskan persoalan tersebut.
“Kami meminta distribusi gas LPG 3 kg bisa kembali normal dan harga kembali stabil demi menjaga stabilitas dan kenyamanan,
Kalau tidak, kami HMI MPO Cabang Kabupaten Bima bersama masyarakat akan turun langsung melakukan aksi di kantor Bupati Bima,” tandasnya. (Ages)
