Kota Bima, jeratntb.com – Walikota Bima HM Lutfi kukuhkan pengurus forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Maja Labo Dahu Kota Bima.
Kegiatan yang dihelat di aula Kantor Pemerintah Kota Bima Jumat (27/11) tersebut, turut dihadiri oleh Ketua TP PKK Kota Bima Hj Ellya, Kepala DPPPA Kota Bima H Ahmad, Assisten I Setda H Supratman, Staf Ahli H Abdul Gawis, perwakilan kepala OPD serta pengurus forum Puspa Kota Bima.
Forum PUSPA ini sendiri dibentuk oleh Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bima.
Kepala DPPPA Kota Bima H Ahmad menjelaskan, pembentukan forum ini merupakan bagian dari perkenalan 3 (tiga) program unggulan Kementerian PPPA pusat bernama three ends. Yaitu meliputi pembahasan penindakan untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia serta ketidakadilan akses ekonomi bagi perempuan.
“Three ends ini dicanangkan untuk merespon semakin meluasnya peristiwa yang dialami oleh perempuan dan anak, agar kita bisa memahami dan menyadari berat dan kompleksitas persoalan yang dihadapi perempuan dan anak saat ini,” ujarnya.
Ahmad menuturkan, untuk memastikan bahwa program three ends berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya. Kementerian PPPA dan DPPPA Kota Bima menggalang partisipasi untuk keterlibatan semua pihak, artinya bukan hanya sesama lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, namun juga lembaga masyarakat, termasuk kalangan dunia usaha, untuk turut bersama-sama berperan dan terlibat secara aktif dalam pembangunan PPPA.
“Dengan banyaknya komponen yang berpartisipasi tersebut, maka akan terwujud pemenuhan hak dan kesehjahteraan perempuan dan anak di Indonesia terutama di Kota Bima,” ungkapnya.
Mantan Plt Kepala DPMPT-SP tersebut menjelaskan, terdapat beberapa tujuan dari pembentukan forum PUSPA ini diantaranya untuk memperkenalkan isu perempuan, anak, kebijakan serta program strategis tentang PPPA dalam mendukung pencapaian three ends pada kalangan dunia usaha, lembaga masyarakat, akademisi dan juga media.
Kemudian menjadikan forum ini sebagai wadah koordinasi, advokasi pengembangan kapasitas terkait isu perempuan dan anak dalam mendukung pencapaian three ends. Lalu memperoleh beragam gagasan dari kalangan dunia usaha, lembaga masyarakat, akademisi dan media tentang PPPA dalam upaya mempercepat pencapaian three ends di daerah.
“Adapun hasil yang diharapkan melalui pembentukan forum ini untuk
Kesejahteraan perempuan dan anak di Kota Bima,” tandasnya.
Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kementerian PPPA Indra Gunawan melalui video conference (vicon) menyambut baik dengan terbentuk dan dikukuhkannya forum Puspa tersebut, dalam membahas serta mengatasi isu perempuan dan anak yang terjadi di daerah.
“Selamat kepada anggota forum Puspa yang dilantik, selamat bekerja dan bersinergi bersama pemerintah daerah. Dengan perempuan berdaya dan anak terlindungi, maka kesehjahteraannya akan terwujud,” tambahnya.
Sementara itu Walikota Bima HM Lutfi sebelum mengukuhkan secara resmi menambahkan, mendorong DPPPA bersama forum Puspa untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terkait program pemberdayaan perempuan dan hak-hak anak.
Dengan terbentuknya forum Puspa diharapkan mampu menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Serta bisa mengedukasi sekaligus membangkitkan semangat kaum perempuan dalam pemberdayaan, serta pemenuhan dan hak anak. Imbuhnya.
“Perempuan berdaya, anak terlindungi maka kota Bima akan maju”. Pungkasnya. (Jr QQ)
