Diduga Pemdes Ngali Terlibat Konspirasi Jual Aset, Warga Gelar Aksi Unjuk Rasa

Bima, Jeratntb.com – Sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat Desa Ngali melakukan aksi unjuk rasa depan Kantor Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima NTB. Kamis (21/10/2021).

Mereka mendesak pemerintah desa agar transparan dalam menjalankan tugas dan fungsinnya, selain itu menuntut oknum kepala desa yang diduga terlibat dan mentadatangani atas klaim lahan di sekolah SDN Inpres 2 Ngali oleh salah satu warga.

“Diduga oknum pemerintah desa menjual tanah pendidikan demi kepentingan pribadi”, jelas massa aksi dalam orasinya.

Selain itu massa aksi menuntut oknum Kepala Desa yang diduga telah menjual kendaraan mesin pemotong padi yang merupakan bantuan dari DPR RI.

Hasil pantau langsung media ini, aksi unjuk rasa mengakibatkan jalan di perempatan Desa Ngali, tepatnya di Depan Kantor Desa setempat mengalami kemacetan.

Sejumlah Anggota Kepolisan yang mengamankan demonstrasi langsung mengatur lalu lintas.

Tidak hanya itu, sejumlah siswa dari SDN Inpres 2 Ngali turut hadir dalam aksi tersebut sembari memegang spanduk yang bertuliskan, “Stop Pengklaiman Tanah di SDN 2 Desa Ngali, Pemerintah Tolong Perhatikan Kami, Kami Butuh Masa Depan Untuk Sekolah” tulisnya.

Koordinator Lapangan, Defen melalui media manyampaikan bahwa, pemerintah Desa harus menghadirkan mesin pemotong padi yang merupakan bantuan diberikan oleh DPR RI, Muhammad Syafrudin yang diperuntukkan masyarakat.

Dikatakannya, mesin pemotong padi yang keluar pada Desember 2020 lalu, melalui dinas pertanian, diduga kini telah dijual oleh oknum Pemerintah Desa sebesar RP. 325.000,000.

“Baru tiga hari alat itu keluar diduga dijual oleh oknum kepala desa”, jelas Defen.

Selain itu, mengenai pelepasan lahan di Sekolah SDN Inpres 2 Ngali yang diklaim warga yang bernama Herman.

Defen membeberkan, proses hukum yang dilakukan Herman belum sampai pada tahap praperadilan atau pengadilan, sementara pihak pemda telah mengajukan persoalan tersebut ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Namun pemerintah desa terlalu berani mengkalim bahwa lahan tersebut milik Herman, yang ditandatangani oleh kepala desa sendiri”, sesalnya.

Sedangkan sejak tahun 2012 lalu waktu kepemimpinan Bupati H. Ferry Zulkarnain, dan waktu Kepala Desa Imam Suhadi tidak pernah mengklaim atas kepemilikan tenah tersebut.

“Sementara dikpora mengkalaim bahwa lahan sekolah tersebut merupakan aset daerah”, katanya,

Lebih lanjut Defen menjelaskan bahwa, Herman telah mengkalaim lahan itu merupakan warisan orang tuanya yang pernah digarap, “Sedangkan pada tahun 80an masyarakat mengatakan tanah miliknya hanya sebagian kecil saja” bebernya.

Setelah itu Pemda mengelurkan setifikat dan memberikan ganti rugi kepada Herman melalui camat Belo.

“Uang ganti rugi telah diterima Herman sejumlah 100 juta rupiah melalui camat” ungkap Defen,

Ia pun menduga uang ganti rugi tersebut telah diberikan oleh Herman kepada sekelompok orang sabagai saksi kepemilikan lahan tersebut.

“Tentu diduga ada konspirasi oleh sekelompok orang ini”, lanjut Defen.

Dia berharap kepada Bupati Bima, Kapolres, Camat serta pemerintah Desa bisa turun langsung untuk menemui massa aksi.

“Dengan catatan bahwa lahan sekolah tersebut tidak boleh diklaim oleh siapa pun” terangnya.

Sekolah SDN Inpres 2 Desa Ngali, kata Defan, telah berdiri sejak pulahan tahun hingga mencetak banyak generasi. Aksi berlangsung hingga siang.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada titik terang terkait tuntutan warga, kades juga belum dapat ditemui. (Jr Iphul)

Pos terkait