Bima, JeratNTB – Polemik kepemilikan e-KTP sejumlah warga Sumba Nusa Tenggara Timur (NTT) yang bekerja sebagai buruh di pasar Tente semakin viral, pasalnya pro kontra terkait hak pilih justru semakin mencuat.
Kenyataan ini terpaksa membuat salah satu Komisioner KPUD Kabupaten Bima Yudi Chandra Nan Arif, SH, MH, yang ditemui di ruang kerjanya Kamis pagi angkat bicara.
Dijelaskan Yudi bahwa sesuai aturan telah ditentukan hak pilih seseorang harus terdata yang didukung dengan kepemilikan e-KTP, “Jadi, ketika mereka memilih e-KTP boleh memilih di Kabupaten Bima,” tegasnya.
Lanjutnya, sepanjang yang bersangkutan tidak ada di data asalnya, mereka diperbolehkan untuk memberikan hak suaranya, “Tentunya informasi ini harus dilakukan kroscek data asalnya, apakah ada atau tidak namannya,” terang Yudi
Mengenai penerbitan E-KTP tersebut Yudi mengarahkan wartawan ini untuk konfirmasi lebih jauh dengan Dukcapil Kabupaten Bima, “Kewenangan penerbitan KTP itu adalah urusan Dukcapil bukan kewenangan kami,” ungkapnnya.
Sementara pihak Dukcapil kabupaten Bima hingga berita ini ditulis masih dalam upaya konfirmasi. (Jr-02)
