Bima, Jeratntb.com – Masyarakat Desa Nata Kecamatan Palibelo (AF) protes terkait Pendamping PKH yang mendapatkan bantuan BST Kemensos padahal sudah jelas dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Andi Sirajudin, Kadis Sosial kabupaten Bima bahwa pendamping PKH atau staf Desa, TNI, Polri tidak boleh mendapatkan bantuan BST Kemensos.

“Sangat lucu desa saya oknum pendaping PKH dapat bantuan BST Kemensos, padahal masih banyak masyarakat Desa Nata yang tidak mampu yang belum terkafer dalam bantuan Kemensos itu,” Ujar AF Jum’at, (22/5/20) pagi tadi.

Af menilai bahwa ini bentuk ketumpulan pemahaman kades Nata yang tidak memahami aturan, yang jelas ini baru terjadi di kabupaten Bima ada pendamping PKH mendapatkan bantuan Covid 19 BST Kemensos.

Anehnya kata AF, oknum tersebut mendapatkan bantuan BST Kemensos lewat penyusunan baru dan prosedur penyusunan baru tersebut adalah gawenya Desa.
“Kades Nata justru harus tegas dalam hal ini,
pendamping PKH digaji oleh negara setiap bulan dengan nilai yang sangat fantastis,” Tambah dia.

Af, tidak mempersoalkan data yang lama yang langsung datang dari Kemensos yang dipersoakan oleh Af adalah data penyusunan baru yang didata oleh Pemdes.

Ironinya lagi, Lanjut AF dalam pendataan baru tersebut ternyata ada oknum istri BPD yang mendapatkan bantuan BST Kemensos.
“Saya meminta kepada Kades Nata agar menghapus semua data pendamping PKH dan istri oknum BPD itu,” Ungkap AF.

Ketua BPD Badrul saat dimintai tanggapannya lewat WhatsApp menegaskan bahwa tidak menyalahi aturan karena datanya berasal dari Kemensos.

Sementara Kades Nata Sukijo, saat dimintai tanggapannya membantah. “Tidak ada pendamping PKH yang mendapatkan bantuan BST,” elak kades.

Ia juga membantah bahwa tidak ada pendataan baru yang menerima BST Kemensos.
“Tidak ada pendataan baru saya belum tau,” Tegas kades.(Jr-Ages)

Mari berbagi artikel ini


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here