Kota Bima, Jeratntb.com – Masa aksi yang tergabung dalam Lembaga Pengawasan Kebijakan dan Keadilan (LPKPK) kota Bima, hari ini Senin (4/11) menggelar Aksi Demonstrasi di depan Kantor Walikota Bima.
Masa aksi menuntut agar Dinas Sosial Kota Bima bertanggungjawab serta melakukan transparasi terkait dengan bantuan non tunai Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial (BANSOS) yang dianggap tidak tepat sasaran serta kelompok usaha bersama (KUBE) yang dianggap fiktif.
“Kami meminta kepada Pihak Eksekutif dan Legislatif Kota Bima untuk membentuk Pansus pengawasan penyaluran bantuan PKH dan Dana Bansos, dan kepada up PKH untuk menerbitkan SK nama-nama masyarakat penerima bantuan serta meminta kepada Kadis Sosial untuk memecat pendamping serta diproses secara hukum pendamping PKH yang memegang rekening dan ATM penerima PKH”. Ucap M. Yamin selaku Korlap Aksi.
Aksi yang berlangsung satu jam tersebut mendapat respon baik dari Pemkot melalui Humas Protokoler, beliau menyarankan agar LPKPK menyampaikan surat audiensi dengan Pemerintah Kota, guna membahas terkait dengan permasalahan tersebut. (Jr Indra)
