Dompu, Jeratntb.com – Lembaga Advokasi Pembangunan dan Informasi (LAPI) menyoroti dan mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran dan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Gugus dalam penangan Covid-19 di Kabupaten Dompu NTB.
Direktur sekaligus koordinator Lembaga LAPI, Samsuddin Some menilai Pemerintah Daerah dan Tim Gugus Covid-19 Kabupaten Dompu tidak transparan dalam penggunaan anggaran Covid-19.
Mulai dari Pemerintah pusat hingga Pemerintah Daerah telah menggelontorkan anggaran yang cukup besar. “Sampai hari ini kita tidak tau sudah berapa anggaran yang digunakan, lalu diperuntukan untuk apa saja”. Papar Some, Sabtu malam (16/5-20)
Some mengakui, selain anggaran penanganan Covid-19 itu juga, ada bantuan berupa alat Rapid Test, Alat Pelindung Diri (APD) dari donasi-donasi yang masuk.
“Sedangkan yang kami ketahui selama ini hanya menghabiskan waktu dengan melakukan tingkat koordinasi, dan hanya rapat koordinasi yang dilakukan oleh tim gugus itu sendiri”. Akuinya,
Bahkan katanya, pemeriksaan disetiap perbatan masuk Daerah Dompu, itu sudah tidak aktifitas lagi disetiap perbatasan.
Selain itu, kaitan dengan tim gugus Covid-19 melalui Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, selalu mengatakan bahwa yang positif mengidap Covid-19 sudah sembuh.
Samsuddin Some menganggap, Ajimumpung dengan ada Jama’ah Tabliqh (JT) dari Gowa sehingga dikatan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Gugus bahwa di Dompu ini ada Covid-19. “Sedangkan langkah preventif agar mendeteksi masyarakat lain itu tidak ada”. Tutur Some,
Lanjut Ia, buat apa adanya karantina wilayah dimasing-masing lingkungan, desa atau kelurahan. Sedangkan Daerah dompu sekarang, seakan tidak mematuhi maklumat kapolri. “Dimana masyarakat dibiarkan berkumpul di tempa-tempat umum”.
Selain itu dengan anggaran yang cukup besar itu, Kabupaten Dompu hanya memakai analisa 30% untuk dirapit test. ” Sedangkan ini berbicara tentang kesehatan masayarakat” Katanya,
Karena masayarakat merupakan komponen penting dalam sebuah negara, tidak ada rakyat maka tidak akan ada negara. “Artinya semua rakyat harus mendapat pelayanan kesehatan yang sama, Jangan hanya langsung mengatakan 30% begitu”.
Salah satu contoh, tutur some, di Keluarahan Bada semisalnya, dimana yang jumlahnya 30% dari jumlah populasi masyarakatnya.
Siapa tau dari sampel 30% sehingga tidak mungkin semuanya 30% itu terjangkit Covid-19″. Itukan mubajir, lebih baik tidak usah Rapit Test, dan kembalikan saja uang negara”
Begitu juga pelayanan yang telah dilakukan, baik itu di RSUD Dompu maupun RSUD Pratama di Kecamatan Manggelewa. “Karena kami melihat proses isolasi di Rumah Sakit itu pelayanannya kurang bagus, baik itu dari segi makan dan sebagainya”.
Abdul Some meminta kepada Pemerintah agar menghitung anggaran itu, supaya dilakukan Rapit Test secara menyeluruh.”Kalau tidak lebih baik keluarkan saja pengumuman, bahwa Dompu ini sudah tidak ada lagi Virus Corona atau Covid-19″. Tutur Some,
Untuk itu, tindak lanjutnya kami akan melalukan Audensi dan kami akan hadirkan Ketua Gugus, dalam hal ini Bupati Dompu, Drs H. Bambang. M. Yasin, dan semua Tim Gugus Covid-19 Kabupaten Dompu. “Kami mempertanyakan langkah-langakah penanganannya dan anggarannya digunakan untuk apa saja”.
Pihaknya telah melayangkan surat lewat Polres Dompu agar memfasilitasi persoalan itu. “Kalau tidak ada upaya dari berbagai pihak, maka kami dari LPPI akan melakukan unjuk rasa”. Tegasnya, (Iphul)
