Bima, Jeratntb.com – Segel Kantor Pemerintahan Desa Parado Rato dibuka kembali oleh beberapa anggota dan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pembukaan segel didampingi oleh Kepolisian sektor Parado pada jumat, 13 Agustus. Pelayanan Pemerintah desa kembali dilakukan di Kantor yang sebelumnya sempat dialihkan di rumah Kepala Desa, M. Saleh Ibrahim.
Penyegelan kantor desa dilakukan BPD pada senin, 09 agustus karena Kades dinilai tidak pernah mengindahkan setiap surat pemberitahuan hasil pengawasan BPD.
Dalam aksi penyegelan tersebut, BPD menyampaikan beberapa tuntutan terhadap Kades. Namun hari ini justru tuntutan tersebut diaabaikan dan segel dibuka tanpa syarat.
Menurut informasi, pembukaan segel menjadi pro dan kontra dalam internal BPD karena dianggap menelan kembali ludah sendiri. Pada sisi yang lain, keputusan pembukaan segel mangabaikan mekanisme musyawarah secara internal karena mengandalkan hasil negosiasi pihak Kepolisian Sektor Parado selama beberapa hari kepada salah satu anggota BPD.
Informasi tersebut dikuatkan oleh pernyataan Gunadin S.Pd selaku Sekretaris saat diwawancara langsung tim Media Jerat “Sejak hari selasa sampai jumat rumah salah satu anggota BPD terus didatangi pihak kepolisian untuk melakukan negosiasi” ungkapnya (14/08).
Sisi yang lain, Ketua BPD Ruslin Ahmad membenarkan bahwa pembukaan segel tanpa syarat. Bahkan, menurutnya laporan yang diajukan oleh Kades di Polres Bima bebrapa saat lalu tidak dijadikan syarat agar dicabut kembali.
“Sementara kami masih menunggu tuntutan Kades di Polres, entah kapan kami dipanggil” jelasnya pada jumat, 20 agustus lewat WhatsApp pribadi.
Hal tersebut juga disebut oleh Kades M. Saleh Ibrahim bahwa pembukaan segel tidak ada persyaratan atau kesepakatan sebagaimana yang dituntut BPD “tidak ada” jawabnya singkat (20/08).
Selanjutnya Ruslin memberikan alasan pembukaan segel demi stabilitas sosial masyarakat “alasannya demi stabilitas” (20/08).
Menurut informasi lain, alasan pembukaan segel dikhawatirkan akan ada pembenturan massa antara BPD dengan Kades akibat profokasi pihak tertrntu. “Karena Kades sering mengancam secara terang-terangan akan membawa massa jika kantor tidak dibuka” ungkap salah satu anggota BPD. (Jr Irwan)