Kota Bima, jeratntb.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Bima Rabu (25/9/19) Pagi tadi.
Aksi organisasi yang didirikan Lafran Pane tersebut berlangsung disaat pelantikan DPRD terpilih, aksi ini juga sempat mengganggu proses pelantikan.
Salah satu Kader HMI Kahar saat menyampaikan orasinya menuding pemerintah tidak mempu mengelola PAD Kabupaten Bima dengan baik.”Termasuk Bank pesisir itu adalah punya Daerah, PD wawo, BPR dan masih banyak lainnya, yang tidak mampu dikelola dengan baik oleh pemerintah Daerah,” Ujarnya.
Untuk itu ia menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD yang dilantik agar segera merumuskan Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan aset Daerah.
Dia mengingatkan kepada DPRD yang baru dilantik agar tidak mengikuti sejarah DPRD yang lama yang telah gagal untuk mensejahterakan rakyat kabupaten Bima. “Saya tegaskan sekali lagi, untuk semua anggota DPRD yang barusan dilantik harus mengabdi untuk rakyat, jangan hianati hati rakyat,” Ungkap ketua Komisariat Muhammadyah Bima ini.
Kata dia, pemerintah Daerah dibawah kepemimpinan HJ.Indah Damayanti Putri, SE telah gagal megelola anggaran pendapatan daerah bernilai miliaran rjupiah tiap tahunnya, “Saya ingatkan juga untuk ketua DPRD kabupaten Bima agar tegas untuk membuat aturan terkait aset Daerah, walaupun Ketua DPRD anak kandung Bupati Bima, jadi harus profesional ketika mengeluarkan kebijakan,” Ungkapnya. Bukan hanya itu, Kahar juga meminta kepada DPRD kabupaten Bima dan Bupati Bima agar merivisi kembali menager PD Wawo karena menager PD Wawo sekarang gagal. “Buktinya harga garam tidak mampu ditangani oleh PD Wawo sekarang, apa kerjanya selama ini,” Sorot Kahar. (Jr-02)
