“Kebijakan Pemerintah yang berpihak kepada para Wirausaha hanya bisa diintervensi oleh anggota Legislatif yang berjiwa entrepreneur”.
Bima, JeratNTB – Salah satu dari 7 program pandu masyarakat yang dikemas
calon legislatif propinsi NTB Julhaidin adalah ‘Mendorong Market
Plan Bagi Produk Lokal hasil karya Anak Bangsa Untuk mendapatkan Pangsa Pasar
yang jelas. Dengan cara memastikan Kerja dan Kinerja PLUT, Rumah Kemasan (Dinas
Perindustrian) dan Dinas Perdagangan.’
Bicara soal ‘Marketing Plan’ atau rencana pemasaran
merupakan cara bagaimana kita (Wirausahawan) mencapai sasaran pemasaran. Hal
tersebut adalah penerapan strategi sekaligus roadmap yang akan memandu kita
dari satu titik ke titik lainnya.
Ketika bicara tentang
pemasaran, kita harus senantiasa mengenali apa dan kemudian menggali bagaimana.
Strategi adalah pemikiran, sementara perencanaan adalah tindakan. Sehingga bisa
kita mengambil satu pemahaman bahwa sesungguhnya Marketing plan adalah
mengembangkan kampanye pemasaran, mengidentifikasi, dan memfokuskan pada segmen
tertentu.
Hal ini tidak bisa dilakukan oleh
para Entrepreneur atau Wirausahawan itu seorang diri, lebih-lebih wirausahawan
pemula didaerah. Sehingga dibutuhkan campur tangan dari pihak lain. Pemerintah
daerah dalam hal ini semestinya ‘hadir penuh’ sebagai Motivator atau Fasilitator.
Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, PLUT (Pusat Layanan
Usaha Terpadu) dan Rumah Kemasan yang juga merupakan bagian dari Dinas yang
disebutkan diatas, memiliki peranan penting dalam membina dan mendampingi para
Wirausahawan Pemula, lebih-lebih di Daerah dalam mendapatkan Pangsa Pasar dan
segmentasi pasar atas apa yang mereka produksi.
Jika Dinas Perindustrian dan
Dinas Perdagangan ini didorong untuk tugas dan kinerjanya dengan memback up
biaya khusus guna memaksimalkan kerja dan kinerja dalam rangka mendorong MARKET
PLAN bagi Produk Lokal Anak Bangsa. Maka, dengan mudah kita bisa dapatkan
produk-produk lokal Bima dan Dompu yang sudah terkemas menarik, legalitas PIRT
yang memadai dan kwalitas yang maksimal diberbagai Minimarket, Supermarket, retail
modern lainnya, serta Tidak menutup kemungkinan Produk Go Nasional.
Hal ini harus dibangun dari internal Birokrasi itu sendiri
yang paham dan memiliki Basic Wirausaha atau Basic Entrepreneurship yang
mumpuni. Sehingga mengerti apa yang harus dilakukan untuk menaikan level para
Wirausaha lokal di Daerah. “Kebijakan Pemerintah yang berpihak kepada para
Wirausaha hanya bisa diintervensi oleh anggota Legislatif yang berjiwa
entrepreneur”. Sudah saatnya IKM/UMKM lokal Bima dan Dompu Naik Kelas…!!
Bukankan sebuah daerah
dianggap maju atau memiliki Indikator Dominan, ketika Ekonomi Mikro dan
Industri Kreatifnya berkembang secara signifikan, baik secara kwantitas
(Jumlah/angka) maupun Kwalitas (kemampuan/profesional/segmentatif) ? Lalu, kenapa kita masih ingin ‘jalan ditempat’ dengan
membiarkan para calon legislator dari dunia Wirausaha dipandang ‘sebelah mata’
(dianggap pelengkap kontestasi semata).?
Untuk itu saya hadir, dengan
kemampuan memahami konsep pengembangan daerah melalui penguatan IKM/UMKM
sebagai salah satu ‘Roh’ penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi dan
kemajuan daerah dengan mendorong peran Dinas terkait dalam rangka memaksimalkan
Potensi IKM/UMKM di Bima dan Dompu.
Dengan harapan, Lapangan
Pekerjaan akan semakin terbuka seiring semakin berkembangnya para Wirausahawan.
Roda perekonomian daerah ‘berputar’ positif. Anak-anak muda semakin mandiri.
Produk-produk Inovatif dan kreatif semakin banyak tercipta ditangan-tangan
terampil karena kompetisi kreatif semakin berkembang.
Efek dominan yang akan dirasakan adalah, Sejahtera dan semakin mandirinya Generasi Bangsa dalam menuntun masa depannya di Era Industri 4.0.
[jr]
