Kota Bima, jeratntb.com – LSM LP-KPK Kota Bima menggelar aksi di Depan Kantor DPRD Kabupaten Bima Kamis (10/19), menuntut transparansi Penyaluran Dana PKH yang terindikasi korupsi yang dilakukan oleh oknum pendamping PKH.
Kordinator Lapangan M Yamin dalam Orasinya meminta kepada DPRD Kabupaten Bima agar segera melakukan pengawasan dan membentuk pansus yang berkaitan dengan penyaluran bantuan Non Tunai PKH dan Bansos kabupaten Bima.
Yamin juga meminta kepada DPRD kabupaten Bima agar memanggil Kadis Sosial kabupaten Bima guna dimintai tanggung jawabnya sebagai instansi yang menaungi Pendamping PKH.
Menanggapi tuntutan ini DPRD Kabupaten Bima melalui Humasnya Abdul Wahab memberikan pernyataan, “Persoalan PKH saya akan sampaikan kepada pimpinan DPRD kabupaten Bima,” janjinya.
Selesai melakukan aksi di Depan Kantor DPRD kabupaten Bima masa aksi dikawal langsung oleh personel Polresta Bima melanjutkan aksinya di depan kantor kepolisian Polresta Bima Kota.
Pada saat itu Riansyah salah satu masa aksi meminta juga kepada Kapolres Bima Kota untuk segera melakukan penyelidikan dan tindakan Hukum terhadap Pendamping PKH yang ada di wilayah hukumnya.”Persoalan PKH sudah merajalela di kabupaten Bima dan kota Bima, oleh karena itu saya meminta kepada Polres kota Bima agar cepat lakukan tindakan hukum terhadap kasus pendamping PKH yang telah dilaporkan, agar tidak terjadi seperti di kabupaten Bima,” Ujar dia.
Kapolres Bima melalui Ipda Jufrin Persojo saat menemui masa aksi mengharapkan kepada Masa Aksi lebih khusus kepada ketua LSM LP-KPK kota bima agar segera melaporkan pelanggaran tersebut. “Bila ditemukan pelanggaran Pidana kalian cepat laporkan biar kita langsung proses,” Ungkapnya.
Aksi kemudian dilanjutkan ke Kantor BRI Cabang Bima yang dianggap sebagai salah satu biang dari potensi kisruh dana PKH ini, terutama ulah oknum karyawan Bank yang sengaja membangun konspirasi dengan pendamping, “Banyak laporan yang kami terima dari Penerima PKH bahwa pihak Bank sering menutup nutupi pencairan anggarannya, di sini kami menduga ada indikasi KKN dalam pencairan PKH warga,” Ketus dia.
Kami juga meminta kepada pihak Bank agar transparn tentang resi penerimaan, berapa jumlah anggaran yang dicairkan kesetiap penerima PKH, termasuk berita acara yang ditandatangai penerima manfaat.
Menanggapi ini Direktur Cabang BRI Bima Ahmad menegaskan bahwa pihak Bank hanya sebagai penyalur, “Tugas kami hanya mencairkan sesuai prosedur yang ditentukan Dinsos,” Ujarnya simpel. (Jr-06)
