Kota Bima, Jeratntb.com – Lembaga Pengembangan Partisipasi Demokrasi Ekonomi Rakyat buka agenda Worksop Kemitraan Multi Pihak Dalam Mengurangi Kerentanan UMKM Terhadap Bencana.
Agenda yang didukung oleh Islamic Relief Worldwide dengan melibatkan pemerintah daerah, Bappeda, BPBD, Dinas Koperindag dan UMKM, Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan, Pemerintah Kecamatan, perwakilan pemerintahan di tiga kelurahan yakni kelurahan Nae, Pane dan Manggemaci, BUMN, Dunia Usaha se-Kota Bima, TPPID, LPM dan BKM di tiga kelurahan, Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Bima, perwakilan Tim Siaga Bencana Kelurahan dan Federasi Tim Siaga Bencana Kota Bima terlaksana di Aula SMKN 3 Kota Bima dan dibuka secara resmi oleh Asisten II, Ir. Hj
Rini Indriati. Selasa, 30 Juni 2020.
Sebelumnya, Islamic Relief Worlwide (IRW) merupakan organisasi kemanusiaan melalui proyek Convergence of Disaster Risk Reduction and Livelihood (CODRAL) bertujuan mengurangi kerugian ekonomi dan keterpurukan masyarakat khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kelurahan Na’E, Pane dan Manggemaci Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Intervensi Manajemen Risiko Bencana Berbasis Masyarakat (CBDRM) untuk mengurangi kerugian masyarakat yang dikombinasikan dengan Business Continue Managemen (BCM) dalam mengurangi kerugian ekonomi dan fasilitasi keuangan mikro untuk pemberdayaan ekonomi.
Guna mencapai tujuan dan mengimplementasikan strategi di atas, IRW melalui program Codral bermitra dengan LP2DER Bima melakukan kegiatan di Kota Bima karena berdasarkan catatan, Kota Bima merupakan salah satu daerah rawan bencana khususnya bencana banjir yang terjadi secara berulang-ulang dalam rentang waktu satu atau dua tahun sekali dan pada siklus waktu lebih kurang 10 tahun sekali terjadi banjir bandang/besar. Pada wilayah tertentu terjadi juga bencana kekeringan dan topan kecil.
Direktur LP2DER Bima Bapak Ir. Bambang menjelaskan bahwa tujuan dari agenda ini guna menginformasikan dokumen lengkap hasil analisa risiko bencana, dokumen analisis risiko bencana, dokumen Business Impact Analisis (BIA) dan dokumen Rencana Keberlanjutan Usaha (RKU) individu dan kawasan di 3 kelurahan (Nae, Pane dan Manggemaci) kepada multi pihak, “Sehingga nanti mendapatkan dukungan, komitmen dan sinergi program dari multi pihak dalam menciptakan UMKM Tangguh”, terangnya.
Harapannya, selain oleh pemerintah daerah, Badan-Badan Usaha ini juga bisa menjadi mitra dari UMKM yang sudah dibentuk dan diberikan pelatihan. Tutupnya. (Jr Ais)
