Bima, Jeratntb.com – Keluarga pasien keluhkan biaya yang dibebankan oleh pihak Puskesmas Wera, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, NTB, kepada dirinya agar bisa merujuk pasien ke RSUD dengan menggunakan ambulance puskesmas.
Sido Rahmansyah (30), mengakuai adanya biaya yang dibebankan kepada dirinya pasca istrinya melahirkan dengan dalih dana itu untuk biaya operasional ambulance.
“Setiap kali melakukan rujukan pasien BPJS ke RSUD Bima mereka minta dulu uang jaminan berkisar 200-300 ribu dengan alasan untuk biaya operasional ambulance” jelas Sido, Jum’at (23/7-2021).
Diceritakannya, pertama saat istrinya dirujuk ke RSUD Bima menggunakan BPJS untuk melakukan persalinan, namun petugas PKM Wera meminta uang jaminan sebesar Rp. 200.000, sebagai opersiaonal Ambulance.
Selanjutnya, pasca lahiran, anaknya kembali dirujuk di RSUD Bima, “Mereka minta lagi jaminan 200 ribu sebagai operasional Ambulance” paparnya,
Saat kondisi istrinya kembali sakit pasca lahiran dan akan di rujuk ke RSUD Bima, oleh petugas PKM Wera kembali meminta biaya operasional ambulance sebesar Rp. 200.000.
Namun karena kekurangan biaya istrinya berobat ia monolak dan sempat cekcok dengan petugas puskesmas.
“Karena kekurangan biaya untuk berobat istri saya pun menolaknya” ujar Sido,
Dengan adanya persolan itu, pihaknya mempertanyakan apakah tidak ada anggaran operasional ambulance yang dipegang oleh bendahara puskesmas setempat.
Kemudian apakah pihak BPJS kesehatan tidak menjamin pasien BPJS ketika melakukan rujuk ke RSUD dengan menggunakan mobil ambulance.
Oleh sebab itu, Ia meminta kepada dinas terkait agar tidak bungkam dengan persolan yang dihadapi oleh masyarakat di Kecamatan Wera.
“Segera tanyakan dasar dan regulasi apa yang mereka pakai, sehingga kami masyarakat yang memiliki BPJS kesehatan masih saja dibebankan untuk membayar jaminan sebagai operasional ambulance saat keluarga kami mau dirujuk ke RSUD” Tegasnya,
“Kasihan masyarakat miskin yg menggunakan jasa BPJS kesehatan apabila sistim ini dibiarkan”
Karena kejadian seperti ini, katanya sudah sering terjadi di wilayahnya, hingga banyak masyarakat yang mengeluh dengan adanya biaya rujukan sebasar 200-300 ribu setiap kali rujukan.
Di pihak lain, PKM monta misalnya justru diperoleh kenyataan yang sangat bertolak belakang, di puskesmas Monta pasien yang harus dirujuk dengan kartu BPJS jangankak ditarik biaya yang ada malah mendapat sumbangan dari para perawat, pun pasien miskin yang tidak memiliki kartu. Para petugas piket menunjukkan rasa kemanusiaan dengan ikut menyumbang meringankan beban keluarga pasien.
Untuk menanggapi hal ini, kepala dinas kesehatan belum dapat dikonfirmasi. (Jr Iphul)
