Bima, Jeratntb.com – Forum Komunikasi Guru Non ASN SMA/SMK/SLB Kabupaten Bima dan Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menggelar aksi tolak kebijakan pemerintah PPPK paruh waktu.
Aksi tahap ke 2 ini dilakukan di Kantor Cabang Dinas (KCD) Dikbut Kota dan Kabupaten Bima, Senin (3/2/2025).
Dalam orasi yang disampaikan, massa memprotes keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) yang mengangkat honorer R2 dan R3 menjadi PPPK Paruh Waktu dan menuntut agar status mereka diubah menjadi PPPK Penuh Waktu.
Korlap 2 Alimuddin, S. Pd menyampaikan bahwa jangan sampai dininabobokan dengan responsif yang tidak pasti,”kami butuh kepastiaan,” singkatnya tegas.
Melalui unjuk rasa, honorer menyampaikan berbagai keluh kesah. Curhatan para honorer itu kemudian dituangkan di dalam spanduk yang mereka bawa “Mantan aja aku tolak apalagi paruh waktu,” tulisnya dalam spanduk.
Massa demonstrasi mengenakan pakaian yang mayoritas selaras, kemeja putih dan celana hitam, terlihat aparat kepolisian berjaga-jaga depan KCD guna mengamankan susana.
Sedikitnya 5 poin yang menjadi tututan massa aksi yakni :
- Honorer R2, R3 wajib diangkat menjadi PPPK full time bedasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 pasal 66.
- Guru Non ASN SMA/SMK/SLB dan Tendik Kabupaten Bima dan Kota Bima Provinsi NTB Menolak diangkat melalui jalur paruh waktu.
- KCD Kabupaten Bima dan Kota Bima segera memberikan rekomendasi terhadap Dikbud Provinsi NTB untuk ditindak lajuti terkait dengan hal yang tuntut.
- Segera bentuk kebijakan pemerintah daerah yang seharusnya selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketidak pastian nasib Guru ASN dan Tendik menjadi alasan melakukan demonstrasi.
Menanggapi hal itu, Kepala Cabang (KCD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima, Siti Maryatun, S. Pd., MM. menyampaikan agar bersabar. Pihaknya telah bertemu langsung dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB bersama tim dari BKD membahas soal honorer R2 dan R3.
Melaui KCD Kabupaten dan Kota Bima, Dinas provinsi NTB menyampaikan tentu merasa senang adanya aspirasi ini dan ketika diangkat menjadi PPPK penuh waktu,”persolan Ini akan disampaikan langsung kepada MenPAN RB dan BKN tentunya,”. tegas Siti Maryatun.
Dikatakannya, akan menuntaskan peserta Non-ASN yang lulus seleksi 2024,”tuntaskan dulu yang lulus kemarin, pemberkasan saja ini belum selesai,” bebernya.
Sementara itu, semuanya akan diselesaikan namun secara bertahap dan tidak mungkin diselesaikan sekaligus,”yang terakomodir dalam data base BKN nantinya diselesaikan secara bertahap,” terangnya.
Ada beberapa pertimbangan oleh pemerintah, diantaranya mengenai kesediaan anggaran pun farmasi oleh kementrian dan BKN.
Namun massa aksi keberatan dan tetap ngotot ingin kepastian PPPK Penuh Waktu, mereka menilai pertemuan anatara KCD dengan Dinas Provinsi NTB hanya sebatas komunikasi biasa saja,”kami butuh bukti nyata tentu diperkuat dengan penetapan aturannya,” tegas Massa Aksi. (Jr Iphul).
