Bima, Jeratntb.com – Kesal karena pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH) tidak merata alias banyak penerima manfaat belum mendapatkan bagian untuk tahap ini, lebih dari seratus warga yang mengatasnamakan Pemuda Palibelo menggelar aksi di depan kantor camat Palibelo Senin (30/9/19).
Salah satu warga yang ikut dalam aksi itu Abdul Haris menuding, hal ini terjadi karena ulah pendamping PKH, “Buktinya untuk tahap III anggaran sampai sekarang belum dicairkan, kami curiga ini ada oknum pendamping yang sengaja nakal dengan hak peserta,” tudingnya.
Haris meminta kepada Camat palibelo selaku Kepala wilayah agar mengaudit semua pendamping PKH yang ada dipalibelo, “Panggil semua dulu pendamping PKH kita pengen tau alasan apa uang PKH belum dicairkan untuk sebagiannya,” Ketusnya di hadapan camat Palibelo.
Menurutnya, pendamping PKH sengaja tertutup terhadap program, “Harusnya, setiap tahapan terutama proses pencairan dana wajib diketahui oleh public terutama menyangkut anggaran biar tidak ada kecemburuan sosial,” Ketus dia lagi.
Kuat dugaan, oknum pendamping PKH sengaja merekrut kolega dan keluarga untuk menjadi peserta penerima manfaat, oleh karena itu ia berharap data data yang menerima bantuan PKH yang ada di seluruh kecamatan palibelo harus disoialisasikan.
Bukan hanya itu Mahasiswa STIH Bima ini juga meminta kepada Kadis Sosial kabupaten Bima agar mengevaluasi kembali pendamping PKH yang sudah borong jabatan, dan tentunya ini tindakan melanggar aturan. “Sebut saja Nazamuddin, S.Pd, statusnya sebagai koordinator PKH kecamatan merangkap sebagai pendamping Desa Tonggorisa,” tandasnya.
Ditegaskan pula agar warga yang hadir dalam aksi demo tersebut untuk mengumpulkan data penerima program di masing-masing desa, mengingat program ini telah berjalan 10 tahun.
Menanggapi tuntutan tersebut pada sesi dialogh, Nazamuddin didampingi muspika mengatakan di hadapan warga menjelaskan, bahwa sebagian peserta memang belum dicairkan, “Masalah ini bukan hanya di Palibelo saja, tapi juga di seluruh kecmatan se kabupaten Bima,” terangnya.
Menurutnya status sebagai koordinator sebenarnya hanya untuk mengkoordinir seluruh pendamping tiap desa, “Dan berhubung saya dianggap paling lama menjadi pendamping, oleh pimpinan langsung menunjuk saya sebagai koordinator,” ujar Nazamudin.
Ia juga berjanji akan merespon semua tuntutan warga yang hadir, karena program PKH ini mengharuskan untuk transparan. [jr 02]
