Opini : Semakin ‘Kuat’ Gerakan Pindah Ibu Kota Negara, Semakin Bergejolak Konflik Papua

Rangga Babuju, 'Mantan' Mahasiswa HI FISIP Unhas

Bagi kawan-kawan yang belajar tentang Politik Internasional pasti sudah paham hal ini. Wabil khusus kawan-kawan yang kuliah di Jurusan atau Program Studi Hubungan Internasional (HI). Dan sepakat bahwa, Konflik Papua adalah Konflik Kepentingan antara ‘IndoPasifik vs IndoAsia’.



Jauh-jauh hari persoalan ini diingatkan oleh para Peneliti Konflik. Jauh-jauh hari para penggiat kajian Konflik Asia dan Pasifik sudah ingatkan.

Kenapa harus dari Wamena – Jayawijaya…??

Karena di sanalah Markas ‘United Liberation Movement For West Papua’ (ULMWP) berdiri tegak. Kantor ULMWP ini berdiri tegak sejak, Senin, 15 Pebuari 2016. Sejak itulah, konflik bersenjata terus terjadi di Papua. ULMWP ini diketuai oleh Benny Wenda, warga Papua yang telah berkewarganegaraan Inggris sejak tahun 2003.

Benny Wenda, beberapa hari yang lalu diusir dari ruang sidang PBB karena mewakili Papua Merdeka dengan Isu PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat). Makin marah lah Benny Wenda dan menginstruksikan 3 Angkatan Bersenjata nya untuk mengusir semua pendatang mulai dari tanah Wamena.

Kenapa Pemerintah Pusat tidak berkutik atas Tragedi Papua dan atas Pengibaran Bendera Bintang Kejora dimana-mana….???

Kita baca kembali Sejarah ….!!
Dalam buku “Indonesia Tidak Pernah Dijajah”, karya Batara R. Hutagalung, yang terbit pada bulan Desember 2017, Pada halaman ‘Pengantar’ (Sekapur Sirih), viii-ix. Tertulis, ‘…Setelah berakhirnya Perang Dingin antara blok barat yang anti komunis melawan blok timur yang komunis, tanggal 2 Februari 1991 di Belanda diresmikan berdirinya satu organisasi mirip PBB, yang dinamakan Unrepresented Nations and People Organization (UNPO)…’

Tujuannya, sebagaimana tertera dalam Anggaran Dasarnya adalah membantu “Negara-negara” anggotanya untuk mencapai kemerdekaan.

Dalam buku tersebut, menyebutkan bahwa yang telah menjadi anggota UNPO di hari peresmian UNPO tanggal 11 Februari 1991 antara lain, Republik Maluku Selatan (RMS), Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Menyusul Timor Timur bulan Januari 1993.

Meskipun pada tahun 2005 GAM keluar dari UNPO, setelah perjanjian Helsinki. Belanda melalui UNPO, membina generasi ketiga dari Aceh yang diberi nama ASNLF (Aceh Sumatera Nasional Liberation Front), dan sejak tahun 2012 resmi menjadi anggota UNPO.

Sehingga Indonesia menjadi sangat berhati-hati dalam melerai soal Papua ini. Disamping itu, hal ini diperparah oleh Keberpihakan negara Indonesia yang lebih condong ke Republik Rakyat Cina (RRC). Menyebabkan bergejolaknya wilayah Indonesia yang masuk dalam kawasan Pasifik itu (Irian Jaya).

Kenapa dengan Kawasan Pasifik….???

Yang pegang kendali kawasan Pasifik adalah negara ABDA (American, British, Dutch, Australian) yang dibentuk di Asia Tenggara pada bulan Januari 1942, dalam rangka menghadapi agresi militer Jepang yang dimulai dengan penyerangan terhadap Pearl Harbor, Pangkalan AL Amerika Serikat di Hawaii pada 7 Desember 1941. Jejak-jejak ABDA terlihat dalam UNPO (Unrepresented Nations and Peoples Organization).

Mardigun WP pada akunnya 18 April 2017, sudah mengingatkan bahwa Wapres AS, Mike Pence berkunjung ke Indonesia pada malam hari H Pilkada Jakarta. Tentu saja kedatangan Wapres Negara Adi Kuasa’ ini untuk memastikan apakah Indonesia masih berteman dengan Amerika atau malah ‘mesra’ dengan Cina.

Pilpres kemarin, blok kekuatan 01 lebih condong kepada Cina, sementara kekuatan 02 lebih terlihat ‘condong’ kepada Amerika. Sehingga tak heran bila Capres Prabowo setelah Pilpres berkunjung ke Amerika. Masih ingat bagaimana gerakan ‘kubu 02’ membawa persoalan kecurangan Pilpres ini ke Pengadilan HAM Belanda….??? Karena Belanda bukan saja Pengadilan HAM tetapi juga sebagai ‘pengendali’ Negara ABDA yang didalamnya bercokol UNPO.

UNPO menggerakkan Anggotanya (baca anggota UNPO diatas) untuk melakukan gerakan serentak mengacaukan negara dengan membuat kepanikan rakyat. Kerja membuat panik suatu negeri ini ahlinya CIA dengan operasi Senyap nya….!!

Presiden RI dalam hal ini, Pak Jokowi bisa apa….??? Semua dalam kondisi dilematis. Condong ke Cina; Aceh, Papua dan Maluku ribut. Jalin pertemanan dengan Amerika, maka, Megaproyek ‘Obor’ (One Belt One Road), dalam zona ‘Tiongkok – Perth’, bakal Gagal. Perpindahan Ibu Kota Negara pun akhirnya akan batal. Hal pertama yang dilakukan sebagai ‘testing’ adalah memastikan RUU KUHP Warisan Belanda itu direvisi. Maka, gejolak pun muncul, anggota UNPO pun bergerak untuk memperkeruh suasana dengan membuat panik.

Sekali lagi, ingat, UNPO didirikan di Belanda, KUHP kita adalah warisan Belanda. Ketika KUHP diganggu, maka anggota UNPO (OPM, RMS, ASNLF) akan bergerak juga….!!!

Benny Wenda yang berwarga Negara Inggris pun bebas melenggang, sebab Irianjaya itu adalah bagian dari kawasan Pasifik dibawah kendali Negara ABDA (didalamnya ada British-Inggris)

Rakyat Indonesia lah yang kemudian menjadi ‘Tumbal’, diadu domba dan menjadi korban kepanikan yang ada.

Saya berharap sampai disini pembaca Paham…!!

Selanjutnya nanti saya akan mengupas soal ‘Kenapa pendatang harus diusir dari Wamena’

Kota Bima, 2 Oktober 2019

Pos terkait