Dompu, Jeratntb.com- Laporan Keuangan KPU tahun anggaran 2017 pernah mendapatkan Opini WTP. Untuk mendapatkan Opini WTP itu, KPU seluruh Indonesia berjuang keras menyusun Laporan Keuangan yang berkwalitas.
Raihan opini WTP itu menjadi sesuatu yang prestisius, karena dalam sejarahnya KPU belum pernah memperoleh Opini tertinggi itu. Namun prestasi itu tidak dapat kita pertahankan pada tahun berikutnya. Laporan Keuangan KPU tahun anggaran 2018 kembali mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Kini sudah saatnya kita semua, seluruh insan KPU khususnya yang bertugas dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan, harus berupaya mewujudkan Laporan Keuangan KPU yang berkwalitas, sebagai upaya meraih kembali Opini WTP tahun anggaran 2019.
Harapan itu disampaikan Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud ketika membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se NTB (15/01/20) di Aula Kantor KPU Provinsi NTB.
“Kita harus yakin bahwa kita mampu meraih kembali Opini WTP itu. Karena itu seluruh pengelola keuangan dan operator SAI dan SIMAK BMN harus berupaya sungguh-sungguh menyajikan laporan yang terbaik”.
Pelaksanaan kegiatan tahapan pemilu telah selesai kita laksanakan. Kini kita harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran itu. Salah satunya dengan menyajikannya dalam bentuk Laporan keuangan.
Tugas kita adalah membuat laporan keuangan sesuai standar akuntansi. Kita harus fokus agar laporam tersebut tersusun dengan baik. “Memang untuk meraih opini WTP ditentukan oleh 500 lebih Satker di seluruh Indonesia. Namun kita harus menjadi Satker yang mampu memberi kontribusi untuk Opini WTP itu”, jelas Suhardi.
Sementara itu Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya dalam pengarahannya menyampaikan proses rekon adalah proses meneliti dan penyamaan data dari masing-masing satker, yang selanjutnya akan direkonsilisasi menjadi satu data, yaitu Laporan Keuangan Satker KPU Provinsi.
Ketika Laporan Keuangan KPU Provinsi memperoleh predikat terbaik, maka predikat itu bukan semata-mata karena kinerja para pengelola atau operator ditingkat provinsi, tetapi sudah pasti hal itu juga merupakan buah kerja keras pengelola dan operator seluruh Satker KPU Kabupaten/Kota.
Laporan Keuangan bersifat kolektif, karenanya mau tidak mau seluruh pengelola dan operator di seluruh satker kabupaten/kota dan satket KPU provinsi harus benar-benar berkomitmen tinggi menyajikan laporan yang bekualitas.
Karena itu secara khusus Mars Ansori Wijaya mengingatkan pengelola dan operator agar benar-benar mencermati jadwal penyusunan dan penyampailan laporan, standar penyusunannya, dan yang tidak kalah pentingnya kemauan untuk membuka informasi jika masih ditemukan adanya masalah.
“Jika ada persoalan dalam penyusunan dan penyajian Laporan, jangan dibiarkan berlarut. Segera konsultasi dan koordinasikan agar persoalan itu dapat segera diatasi. Persoalan itu jangan dibiarkan berlarut-larut”, tegas Mars Ansori.
Pelaksanaan Rakor Penyusunan Laporan Keuangan yang dilaksanakan selama 2 hari ini berjalan lancar dan KPU telah upload data di e-rekon. Peserta dari KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 orang yaitu Bendahara Pengeluaran, operator SAI dan Operator SIMAK BMN.
Narasumber Rakor yaitu Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPB) Provinsi NTB dengan materi Cuurent issues laporan keuangan tahun 2019 dan profil kulitas laporan keuangan. Sementara narasumber dari KPPN menyampaikan materi persiapan penyusunan laporan keuangan dan telaah laporan keuangan. (Jr Ipul)
